SIJUNJUNG, KABARSUMBAR – Wali Nagari Padangtarok, Suardi, yang dikonfirmasi, membenarkan, fasilitas jaringan air bersih masih jadi dilema di Padangtarok. Sebagai alternatif warga membuat jaringan sendiri pakai selang plastik, biaya pribadi, dengan memanfaatkan air hutan. Hanya dengan cara demikian masyarakat saat ini mampu.
Terkait tidak berfungsinya fasilitas jaringan pipa yang sebelumnya pernah dibangun, menurutnya perlu pembenahan lanjutan. Fasilitas tersebut dibangun tahun 2013 silam, bantuan Pemprov Sumbar, senilai Rp 1,5 milliar. Soal bagaimana konsep dan teknis pelaksanannya, Ia tidak tahu persis, karena saat itu pihaknya belum menjabat Walinagari.
“Begitulah keadaannya, jaringan yang pernah dibangun tahun 2013 lalu tidak bisa difungsikan. Padahal saking berharapnya di tiap rumah sudah lengkap terpasang meterannya,” sebut Walinagari, Suardi.
Berdasarkan informasi, pasca dibangun fasilitas tersebut pernah sempat diuji coba pemakaiannya, namun terdapat masalah di berbagai titik. Selanjutnya masyarakat mencoba memperbaiki secara gotong-royong, akan tetapi hasilnya tidak kunjung memuaskan.
Karena bocor, komplek-komplek perumahan warga jadi kebanjiran. Dari pada menimbulkan dilema sekaligus konflik di tengah masyarakat, terpaksa aliran air distop.
“Sebetulnya ada fasilitas lain, yakni fasilitas WSLIC berbasis gotong-royong, sumber air juga berasal dari aliran Janjang Kambiang. Namun kondisinya juga sudah tak layak, karena faktor usia,” imbuh Walinagari.
Kepala DPMN Kabupaten Sijunjung, Syukri, mengaku tidak tahu soal permasalahan yang dialami masyarakat Padangtarok. Untuk fasilitas jaringan air bersih gagal fungsi, ditegaskannya berasal dari pagu anggaran pusat (APBN).
“Kalau ndak salah fasilitas tersebut adalah proyek bantuan dana pedesaan tahun 2013 silam. Untuk lebih jelasnya coba konfirmasi pada Kepala PDAM,” kata Syukry.
Kepala PDAM Kabupaten Sijunjung, Doni Nofriadi, juga tidak tahu soal fasilitas jaringan air bersih di Nagari Padangtarok, karena proses pembangunannya dahulu di luar kewenangan PDAM. Termasuk gagal berfungsi fasilitas tersebut, pihak PDAM menjadi serba sulit untuk ikut campur.
“Sepengetahuan saya, fasilitas tersebut rencananya akan dikelola secara swadaya masyarakat, berasal dari pagu dana APBN melalui Program Pedesaan,” jelas Doni.
(Hendri)