Pesisir Selatan – Bupati Pesisir Selatan, Rusma Yul Anwar diwakili Pj Sekda, Emirda Ziswati menerima penghargaan Pengarusutamaan Gender dari Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah.
Penyerahan penghargaan dilakukan pada acara pembukaan Musrenbang RKPD Sumatera Barat tahun 2022 pada Jumat, 9 April 2021 di Ballroom Hotel Inna Muara, Padang.
“Penghargaan ini adalah apresiasi dari Pemprov Sumatera Barat, dimana Pemkab Pesisir Selatan sangat konsisten mewujudkan pengarusutamaan gender. Diharapkan penghargaan ini juga menjadi motivasi bagi Pemkab dan pihak yang terkait dalam meningkatkan program pengarusutamaan gender kedepan,” kata Pj Sekda, Emirda Ziswati menerima penghargaan tersebut pada Jumat, 9 April 2021.
Disebutkan, terkait pengarusutamaan gender, Pemkab telah membentuk Tim Focal Point Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di masing-masing perangkat daerah untuk memastikan seluruh program pembangunan yang dilakukan responsif gender.
“Dengan adanya PPRG diharapkan seluruh perangkat daerah dapat merencanakan program dan kegiatan telah dianalisis, sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang responsif gender diseluruh sektor pembangunan di Pesisir Selatan,” ucapnya.
Lebih lanjut dikatakan, dalam Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 menjelaskan bahwa pengarusutamaan gender adalah suatu startegi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan diberbagai bidang.
Kemudiannya, secara garis besar pengarusutamaan gender merupakan strategi yang harus dilakukan oleh tiga komponen pemerintah, dunia usaha dan masyar8akat, sehingga menciptakan keluaran dalam berbagai kebijakan dan peraturan-undangan serta kelembagaannya yang mengarah pada kesetaraan dan keadilan gender.
“Pengarusutamaan gender merupakan strategi atas pendekatan dalam pembangunan yaitu strategi yang mengintegrasikan permasalahan, pengalaman dan kebutuhan perempuan maupun laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan,” jelasnya.
