Cegah Korupsi, Kemendagri Jalin Perjanjian Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum

PADANG, KABARSUMBAR – Guna menanggapi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintah daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten/Kota se-Sumbar dengan Aparat Penegak Hukum (APH) tentang koordinasi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Inspektur II Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sugeng Haryono mengatakan pelaksanaan perjanjian kerjasama ini merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam mencegah korupsi.

“Saat ini kita melihat dan mendengar masih adanya penyelenggara pemerintah daerah (Pemda), terutama kepala daerah yang masih terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT),” ujar Sugeng Haryono, di Aula kantor gubernur Sumbar, Selasa, (27/11/2018).

Sugeng Haryono menyampaikan sesuai dasar hukum perjanjian kerjasama antara APIP dengan APH dalam penanganan aduan masyarakat yang terindikasi korupsi. Pertama, pasal 385 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kedua, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Ketiga, Pasal 25 PP No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Terakhir, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Program Strategis Nasional.

Terkait hal tersebut, kegitan ini merupakan suatu kewajiban selaku penyelenggara negara untuk menindaklanjuti amanah berbagai peraturan perundang-undangan tersebut.

“Harapan kami bahwa isi dan makna dari perjanjian kerjasama ini perlu segera dikomunikasikan di seluruh jajaran Pemda, agar kepala daerah dan jajaranya betul-betul mematuhi aturan dan melaksanakan tugas dan fungsinya,” harapan Sugeng Haryono.

Sugeng Haryono berpesan kepada kepala daerah dengan adanya koordinasi ini, maka tugas dan tanggungjawab inspektorat daerah semakin berat, di samping melakukan tugas dan fungsi pengawasan, inspektorat juga harus melakukan tugas-tugas mandatur sesuai peraturan di dalam gedung bertingkat 38 tahun 2018 tentang pedoman umum penyusunan APBD tahun anggaran 2019.

Inspektorat daerah juga harus mampu mengawal masing-masing Pemda untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Rerublik Indonesia (BPKRI) dan penguatan APIP agar dapat menjalankan fungsinya sebagai pemberi peringatan dini.

“Kami berharap kepada kepala daerah dapat memberikan dukungan penuh dalam rangka penguatan APIP. Terdapat 3 hal yang ditekankan untuk menjadi perhatian kepala daerah, pemenuhan kebutuhan anggaran, peningkatan kapasitas APIP secara berkelanjutan, pemenuhan kebutuhan jumlah personil inspektorat,” ujar Sugeng Haryono.

Selain itu, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menyampaikan, MoU ini merupakan perjanjian kerjasama antara kejari-kejari, kapolres dan kapolresta dengan bupati dan waikota terkait dengan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi pada Aparatur Sipil Negara (ASN).

Sumbar merupakan provinsi yang ke-30 dari 34 provinsi yang melakukan perjanjian kerja sama antara Pemda Kabupaten/Kota se-Sumbar dengan APH tentang koordinasi APIP.

“Kerjasama ini memberikan peranan kepada APIP di Pemda inspektorat untuk menangani lebih dulu hal-hal yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi,” ujar Irwan Prayitno.

(Putri Caprita)

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.