Corona Berjalan 6 Bulan, Relawan Nilai Pemerintah Belum Transparan

Jakarta – Koalisi Warga untuk Lapor Covid-19 menilai sejumlah masalah masih menghambat penanganan pandemi virus corona yang telah berlangsung enam bulan sejak Maret lalu, di antaranya masalah transparansi data.

Salah satu hal yang dianggap masih belum transparan menurut LaporCovid-19 adalah terkait jumlah tes berbasis PCR atau tes swab di tiap kabupaten/kota untuk pembagian zonasi.

Mereka menilai zona hijau yang dianggap memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dibuat berdasarkan jumlah dan cakupan tes yang belum sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia (WHO).

“Zonasi wilayah hendaknya dibangun dari jumlah pemeriksaan yang memadai,” ujar inisiator LaporCovid-19, Irma Hidayana dalam keterangan tertulis, Sabtu September 2020.

“Kriteria Zona Hijau atau Zona Tidak Terdampak, tanpa dilengkapi kecukupan jumlah dan cakupan tes, perlu dievaluasi karena dapat memberikan rasa nyaman ‘semu’ dan menurunkan kewaspadaan masyarakat,” lanjutnya.

Irma menyebut pemerintah “hendaknya memastikan suatu wilayah tidak terdampak Covid-19 dengan membuktikan bahwa penelusuran kontak dan pelaksanaan tes PCR sesuai dengan rekomendasi WHO.”

Selain itu, mereka juga meminta “jangkauan test harus diperluas, termasuk memeriksa orang tanpa gejala, sehingga sirkulasi penularan bisa diputus.”

Dalam data yang dikumpulkan tim LaporCovid19, angka kematian yang dilaporkan pemerintah belum mengacu pada pedoman Badan Kesehatan Dunia (WHO). Bahkan data mereka menunjukkan kematian akibat atau terkait Covid-19 empat kali lipat lebih banyak dari jumlah yang dilaporkan pemerintah.

“Data yang dikumpulkan tim relawan LaporCovid-19 sejak bulan Mei dari 514 kabupaten kota menunjukkan, jumlah kematian terkait Covid-19 dari minggu ke minggu selalu jauh lebih banyak dari laporan resmi pemerintah pusat, berkisar antara lebih dari 2,5-4,2 kali lipat,” kata Irma.

Sementara itu, laporan resmi yang dirilis Pemerintah Indonesia per Sabtu 5 September 2020 tercatat 7.940 orang meninggal dunia akibat Covid-19.

LaporCovid-19 juga menyebut pemerintah perlu memperhatikan penularan Covid-19 di sekolah-sekolah yang kembali memulai program belajar tatap muka. Mereka mencatat pembukaan sekolah memicu penularan lebih luas dan lebih cepat, termasuk kepada anak-anak dan ekosistem pendidikan.

LaporCovid-19 juga menyebut masih banyak masyarakat melanggar protokol kesehatan dengan membuat kerumunan, mengabaikan jaga jarak, dan tidak menggunakan masker dengan tepat.

“Ini juga sesuai dengan survei persepsi risiko yang dilakukan LaporCovid-19 bersama NTU di Jakarta dan Surabaya, yang menunjukkan sebagian besar masyarakat belum siap memasuki “normal baru”, di antaranya karena belum taat protokol kesehatan,” tuturnya.

Terkait klaster perkantoran, tim LaporCovid-19 mengatakan ada kecenderungan hal itu ditutupi oleh pengelola perkantoran. Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran dari para pekerja karena bisa meningkatkan risiko penularan.

“Oleh karena itu, kami mengharapkan adanya transparansi informasi dan jaminan keselamatan pekerja. Pemerintah diharapkan juga lebih mengintensifkan penelusuran kontak, dan menindaklanjuti setiap keluhan terkait ini,” ujarnya.

Pemantauan LaporCovid-19 terhadap tenaga kesehatan juga menemukan maraknya stigmatisasi yang dialami oleh mereka. Survei LaporCovid-19 terhadap penyintas Covid-19 baik dari kalangan tim medis atau masyarakat umum menunjukkan lebih dari separuhnya mengalami stigma.

“Bentuknya mulai dari ejekan, penolakan, hingga pengusiran. Oleh karena itu, kami harap semua pihak, utamanya pemerintah untuk lebih memperhatikan hal ini, karena stigma bisa memperdalam dampak pandemi,” katanya.

Menurut data Peta Sebaran Covid-19 di Indonesia, per Sabtu September 2020, jumlah konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia sebanyak 190.665, dari data tersebut 136.401 dinyatakan sembuh, 7.940 meninggal, 46.324 merupakan kasus aktif yang masih membutuhkan perawatan.

Penambahan kasus positif setiap harinya berkisar di angka 2.000-3.000 kasus. Pekan pertama September telah terakumulasi sebanyak 15.869 kasus.

Loading...
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...