Diduga Tidak Maksimal Dalam Pelayanan, BPKP Audit PDAM Kabupaten Solok

  • Bagikan
Foto : Istimewa

Solok Arosuka – Kebutuhan air bersih merupakan sebuah kebutuhan mendasar dalam kehidupan masyarakat, kondisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Solok yang diduga “tidak sehat” mendapat perhatian dari Bupati Kabupaten Solok, Epyardi Asda. Bahkan Epy meminta perusahan air minum tersebut diperiksa.

“Saya minta itu PDAM untuk diaudit. Bayangkan saja air untuk rumah dinas saja tidak ada apalagi di rumah warga nantinya,”ucapnya beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut disampaikannya, ia mendapat informasi bahwa PDAM tersebut disi oleh orang-orang yang berhubungan keluarga dengan mantan pejabat di Solok.

“PDAM disi oleh orang-orang berhubungan kekeluargaan. Jadi ini harus diperiksa lagi. Bahkan saya dapat informasi sejumlah alasan kenapa air tidak masuk ke rumah dinas. Terlepas dari hal itu, artinya pengawasannya tidak ada,”kata Epy.

Baca Juga :  Kembangkan Wisata Danau Kembar, Pemkab Solok Bersama BRI Serahkan CSR

Menanggapi hal itu, Inspektur Pemkab Solok, Hermantias mengatakan, memang ada audit di tubuh PDAM. Namun, saat ini ada lembaga eksternal yang sedang melakukan pemeriksaan.

“Ya ada perintah bupati. Saat ini sedang ada audit di PDAM tapi bukan dari kami (Inspektorat) itu dari pihak eksternal yakni Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dan itu akan berjalan sebulan biasanya,”ucap Hermantias.

Dikatakannya,pihaknya dari inspektorat akan melakukan pemeriksaan. Namun, dari segi etika pengawasan pihaknya tidak boleh ikut mengaudit bersamaan karena sudah ada lembaga lain. Audit bisa dilakukan apabila lembaga lain sudah selesai.

“Kalau BPKP sudah selesai baru kami kordinasikan apa apa saja yang dia audit dan apa yang belum. Kalau kinerjanya sudah diperiksa berarti kami periksa keuangannya atau sebaliknya, maka kami tunggu hasil BPKP itu,”tuturnya.

Baca Juga :  Pakai Narkoba, Kuli dan Petani Ditangkap

Perlu diketahui BPKP adalah badan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah, dan pembangunan nasional. BPKP bertanggung jawan langsung kepada Presiden.

  • Bagikan