Disdik dan KI Sumbar Sepakat Adanya Keterbukaan Informasi di SMA/SMK

PADANG, KABARSUMBAR – Komisi Informasi Sumatera Barat mendorong agar adanya peranan keterbukaan informasi pada jenjang SMA, SMK maupun MAN sederajat.

Hal itu pun disambut baik dari Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat Adib Alfikri.

Dalam pertemuannya dengan KI Sumbar, Selasa 11 Juni 2019, Adib mengatakan, jika pendidikan menengah keatas merupakan kebutuhan dasar pada setiap usia sekolah di Sumatera Barat.

Oleh karenanya, perlu adanya keterbukaan informasi yang merupakan bagian dari yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Pendidikan menengah keatas merupakan kebutuhan dasar setiap usia sekolah di Sumbar, sehingga itu keterbukaan informasi berdasarkan UU 14 tahun 2008 merupakan bagian dari HAM yang diatur Pasal 28 F UUD 1945, SMA dan SMK harus mampu memberikan dan mengelola layanan informasi publik kepada masyarakat,” kata Adib Alfikri saat menerima KI Sumbar di ruang kerjanya, Padang, Selasa.

Dikatakan Adib, pihaknya juga mendukung rencana penilaian keterbukaan informasi publik bagi badan publik SMA dan SMK yang dilakukan oleh KI Sumbar pada tahun 2019.

“Insya Allah, SMA dan SMK Sumbar saya pastikan mengikuti penilaian dilakukan Komisi Informasi (KI) Sumbar, apapun hasil penilaian KI, bagi kami sangat penting untuk pembenahan agar percepatan keterbukaan informasi sekolah secepatnya terealisasi,” kata Adib.

Sementara itu, Ketua KI Sumbar Adrian Tuswandi mengatakan, pertemuan ini dilakukan dalam rangka penyamaan visi untuk penilaian keterbukaan informasi pada jenjang SMA dan SMA serta MAN yang segera dilaksanakan prosesnya pada awal Juli 2019.

“SMA/SMK dan MAN merupakan badan publik yang banyak memproduksi informasi publik, terutama pengelolaan dana BOS yang bersumberkan APBN,” kata Adrian didampingi Wakil Ketua Nofal Wiska, Ketua Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2019 Tanti Endang Lestari dan Anggota KI Sumbar Arief Yumardi.

Senada, Ketua Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2019 Tanti Endang Lestari menyebutkan, jika pemeringkatan badan publik SMA/SMK dan MAN masuk cluster penilaian dalam rangka memasivekan keterbukaan informasi publik.

“Sekolah sebagai badan publik tak hanya mencipta generasi bangsa cerdas, tapi juga menghasilkan informasi publik yang pastinya publik berhak tahu terhadap sekolah tersebut. Dan pastinya lagi tentu berdasarkan UU 14 tahun 2008 tidak semua informasi harus tersedia, karena ada informasi dikecualikan,” jelas Tanti.

Loading...

DomaiNesia

BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...