Disinyalir Tidak Tepat Sasaran, Rehap Rumah Di Balai Tangah Dipertanyakan

TANAH DATAR, KABARSUMBAR – Kebijakan usulan pemerintah nagari Balai Tangah Kecamatan Lintau Buo Utara, Tanah Datar tentang rehap rumah dari Perkim Lingkungan Hidup disinyalir tidak tepat sasaran.

Informasi yang di dapat kabarsumbar, dari salah seorang warga yang engan di sebutkan namanya, Sabtu (23/02) jika kebijakan yang diusulkan walinagari kepada fasilitator adalah perangkat nagari sendiri itu sendiri.

“Kami meminta, pihak terkait mengevaluasi kembali usulan itu, karena kami mengetahui, lokasi rumah perangkat tersebut secara administrasi tidak berada di Nagari Balai Tangah melainkan di Nagari Tanjung Bonai,” ungkapnya.

Artinya, usulan walinagari tentang pembiayaan rehab rumah kepada perangkat nagari, datanya tidak diverifikasi terlebih dahulu.

“Banyak kejangalan dalam usulan dari nagari kepada penerima. Secara kasat mata, kelayakan mendapat bantuan itu, masih ada yang lain dari perangkat tersebut. Mohon kepada dinas untuk mencek kembali,” sebutnya.

Salah seorang perangkat nagari Balai Tangah Hendra, kepada media ini jika mengakui kalau ia adalah penerima manfaat rehap rumah dari Perkim LH sebesar 15 juta.

“Iya, saya menerima usulan itu dari nagari. Kita dapatkan bantuan itu ketika kondisi ekonomi saya sedang tidak stabil. Selain saya ada lagi Kepala Jorong Bodi di Balai Tangah,” ungkap Hendra.

Ia merasa ketika menerima bantuan itu sudah melalui forum yang dibuka oleh fasilitator dan nagari. “Kita melampirkan surat status tanah yang di keterangan wali nagari, KTP dan KK dan melampirkan jumlah swadaya dari penerima,” Jelas Hendra.

Sementara itu Kepala Bidang Perumahan Perkim LH Tanah Datar Ten Feri kepada kabarsumbar, Sabtu (23/02) mengatakan jika aturan bagi penerima manfaat itu sudah diatur oleh undang-undang.

“Kami dari dinas menerima usulan dari nagari dan fasilitator. Disini ada kriteria rehab bagi rumah tidak layak huni untuk masyarakat. Ini program pengentasan kemiskinan dari pemerintah,” tutur Ten Fery.

Jika ada temuan perangkat nagari yang menerima manfaat ini, ucapnya ini harus dilakukan lagi verifikasi data. Seperti apa kriteria perangkat itu.

“Apakah penghasilannya dibawah UMR daerah, atau memang tidak layak huni, itu berdasarkan verifikasi fasilator. Jika ada temuan rehap yang tidak tepat sasaran, kita akan koordinasi lagi dan mencari datanya. Apalagi lokasi yang diperuntukan bukan di nagari tersebut,” jelasnya.

Katanya lagi, kalau tidak tepat sasaran tentu saja akan menjadi referensi. Masalah ini akan dibawa ke dinas. (Tim )

Loading...
DomaiNesia
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...