Bali – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi menekankan pentingnya kearifan lokal sebagai fondasi utama dalam membangun ekonomi ramah lingkungan dan berkelanjutan di Indonesia.
Penegasan ini disampaikan Mahyeldi saat menjadi pembicara dalam acara Pekan Iklim Bali 2025 di Denpasar, Senin (25/8/2025).
Mahyeldi menjelaskan, program perhutanan sosial menjadi instrumen penting yang membuka akses bagi masyarakat sekitar hutan untuk mengelola sumber daya alam secara lestari, produktif, dan inklusif.
“Kami di Sumbar, sejak beberapa tahun lalu telah memanfaatkan program itu. Hasilnya cukup efektif, ekonomi masyarakat bertumbuh dan kelestarian lingkungan pun ikut terjaga,” ujarnya.
Menurut data Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, saat ini terdapat 259 unit perhutanan sosial dengan luas 340 ribu hektare yang menjangkau 206 ribu kepala keluarga atau sekitar 850 ribu penduduk Sumbar.
Perluasan akses kelola ini terbukti mampu menekan perambahan hutan dan meningkatkan tutupan hutan.
Data menunjukkan, tutupan hutan di Sumbar naik dari 1.737.964 hektare pada tahun 2022 menjadi 1.741.848 hektare pada tahun 2023.
Survei pendapatan petani hutan menunjukkan hasil positif.
Pendapatan kelompok perhutanan sosial meningkat dari sekitar Rp1,7 juta pada tahun 2021 menjadi Rp2,7 juta per bulan.
Pemerintah Provinsi Sumbar menargetkan pendapatan petani hutan dapat melampaui Upah Minimum Provinsi (UMP) saat ini, yaitu Rp3 juta.
Untuk mendukung program perhutanan sosial, Pemerintah Provinsi Sumbar menjadikan pemerintahan nagari (desa) sebagai pusat pengembangan kelompok usaha perhutanan sosial (KUPS) dan UMKM berbasis sumber daya lokal.
Keberhasilan ini juga didukung oleh kearifan lokal masyarakat Sumbar yang memandang hutan sebagai warisan sosial, budaya, dan spiritual yang harus dijaga.
Pengelolaan sumber daya hutan di Sumbar diperkuat dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial, memberikan jaminan keamanan hukum bagi masyarakat yang mengelola hutan.
Mahyeldi mengakui tantangan yang dihadapi dalam mengintegrasikan kearifan lokal dengan kebijakan modern, termasuk membangun kolaborasi dengan swasta untuk pembangunan ekonomi hijau.
Pemprov Sumbar tengah mematangkan dua inovasi, yaitu pembentukan nagari hub dan pengembangan koperasi hijau serta kelompok usaha perhutanan sosial enterprise, untuk menjawab tantangan tersebut.
Selain Mahyeldi, Gubernur Bali, Wayan Koster, juga menjadi narasumber dalam forum yang bertema “Harmoni Alam, Manusia, dan Budaya untuk Ekonomi Berbasis Lingkungan”.
Keduanya dinilai berhasil mengolaborasikan kearifan lokal dan potensi ekonomi daerah.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
