Gubernur Tegaskan Wali Nagari Dilarang Kampanye dan Ikut Politik Praktis

Foto: Gubenur Sumbar Irwan Prayitno memberikan kata sambutan dalam Raker Pemprov Sumbar dengan Wali Nagari/Kepala Desa se-Sumatera Barat, Kyriad Hotel Bumiminang, Senin, (26/11/2018). (Putri)

 

PADANG, KABARSUMBAR – Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menegaskan agar wali nagari atau kepala desa maupun lurah di daerah agar tidak terlibat dalam politik praktis serta mendeklarasikan dukungan kepada salah satu calon pada Pemilu Presiden dan Legislatif April 2019.

Dikatakannya, jika kedapatan melakukan hal tersebut akan dikenai sanksi. Karena larangan itu tegas dijelaskan dalam Undang-Undang (UU) No. 6 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 3 Tentang Desa.

Dalam pasal itu dikatakan bahwa wali nagari/kepala desa dalam menjalankan tugasnya, salah satunya dilarang ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah.

“Wali nagari, kepala desa dan lurah merupakan ujung tombak penyelenggara pemerintahan. Jika mereka sudah memihak, maka akan sulit menjaga ketenangan selama pelaksanaan tahapan pemilu kepala daerah,” katanya, di Padang, Senin (26/11/2018).

Dalam pemilihan kata Irwan, Wali Nagari harus memiliki pilihan secara pribadi, tetapi tidak boleh mendukung atas nama jabatannya. Meski ada pembatasan, tetapi peran mereka dalam menyukseskan pemilu presiden dan pemilu legislatif sangat vital.

“Wali nagari adalah ujung tombak pemerintah dalam upaya menyukseskan pemilu karena ia bersentuhan langsung dengan masyarakatnya. Ia hendaknya juga bisa menjadi penengah dalam perbedaan pilihan dalam pemilu,” kata Irwan.

Menurutnya, pelaksanaan pemilu kepala daerah memiliki potensi konflik yang tinggi. Untuk itu, seluruh komponen pemerintah daerah diharapkan dapat mengantisipasi terjadinya konflik tersebut, terutama unsur pemerintahan terendah, baik wali nagari, kepala desa dan lurah.

“Dipilih oleh masyarakat, wali nagari tentu memiliki kemampuan untuk menggerakkan massa dan menggunakan hak pilihnya, sekaligus meredam potensi gesekan karena adanya perbedaan pilihan,” ujarnya.

Terakhir ia menekankan agar wali nagari/kepala desa bersikap netral dalam pemilihan umum (Pemilu) serentak pada 17 April 2019 mendatang.

Sementara itu, Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat Iqbal Rama Dipayana mengatakan, Raker tersebut merupakan angkatan kedua dengan jumlah peserta 480 wali nagari/kepala desa dari tujuh kabupaten/kota di Sumbar.

“Raker ini dilaksanakan selama dua hari, dengan harapan raker ini memberikan solusi terkait permasalahan yang ada di nagari/desa. Persoalan difokuskan pada inovasi nagari, batas dan peran dalam pemilu,” tutup Iqbal.

(Putri Caprita)

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.