PADANG, KABARSUMBAR – Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) pada 2019, pemangku kepentingan di Sumatra Barat termasuk pemerintah daerah, kepolisian, TNI, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), mulai melakukan pemetaan risiko konflik.
Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Nasrul Abit menyebutkan bahwa masing-masing pemangku kepentingan sudah berbagi tugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, mengenai upaya apa saja untuk menekan risiko konflik ini.
“Jadi tadi sudah dipetakan potensi konflik apa saja, dan sudah diantisipasi dari sekarang. Karena sudah jelas tanggung jawab masing-masing instansi, kita jalani sebaik-baiknya,” jelas Nasrul usai memimpin rapat koordinasi pengamanan Pemilu 2019 di Mapolda Sumbar, Rabu (24/10/2018).
Nasrul mengatakan berdasarkan paparan Bawaslu sejumlah daerah memiliki tingkat kerawanan konflik yang cukup tinggi adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Payakumbuh. Bahkan Sumbar sendiri masuk dalam 3 besar provinsi di Indonesia dengan kerawanan konflik tertinggi. Penilaian ini melihat potensi konflik pemilu, termasuk antarpartai politik dan antarcalon legislatif.
“Meski begitu, kami bertanya-tanya itu dari mana? Toh sampai hari ini Sumbar aman nyaman. Data ini dipertanyakan,” ujarnya.
Wagub juga menjamin seluruh laporan kecurangan Pemilu akan ditindak oleh Bawaslu. Ia juga mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) agar tidak terlibat kampanye dan politik praktis.
Pihaknya juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi memfasilitasi jalannya pemilihan umum sehingga apabila ada masalah bisa langsung dikomunikasikan kepada pemerintah provinsi.
“Harapannya pemilihan umum dapat berjalan aman tanpa terjadi keributan dan saya juga berharap walikota/ bupati segera berkoordinasi dengan Polres sehingga pemilu badunsanak dapat dilaksanakan di Sumbar” tutupnya.
Sementara itu, Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal menambahkan bahwa pihaknya menerima masukan dari Bawaslu mengenai pemetaan tingkat kerawanan potensi konflik pemilu 2019.
Mengenai pemetaan pihaknya sudah petakan secara bertahap. Hal tersebut dibagi ke dalam beberapa tahap mulai dari pendataan jumlah pemilih, kampanye, pemilihan, hingga pelantikan presiden dan wakilnya.
(Putri Caprita)
