Tanah Datar – Wakil Ketua Perhimpunan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Sumbar, Almudazir, SS, menilai bahwa pembentukan PJKIP di kabupaten dan kota memiliki peran krusial dalam mewujudkan demokrasi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam pandangannya, keterbukaan informasi menjadi pilar utama dalam upaya pemberantasan korupsi. Transparansi menghilangkan praktik penggelapan anggaran negara, dan Almudazir menekankan bahwa masyarakat harus memiliki pemahaman yang jelas.
“Untuk memperkuat transparansi di badan publik, PJKIP Sumbar mendukung pembentukan PJKIP di kabupaten/kota. Mereka adalah kelompok jurnalis pengawal keterbukaan informasi,” ujar Almudazir pada pembukaan workshop Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik dengan tema “Bersama Mengawal Sumatera Barat Informatif” di Batusangkar, Kabupaten Tanah Datar, pada Minggu (17/12/2023).
“Mari bersama-sama kita dorong pembentukan PJKIP di kabupaten/kota, dengan tujuan akhir menuju Komisi Informasi. Meskipun anggarannya mungkin tidak besar dalam APBD, dampaknya signifikan dalam membangun kepercayaan masyarakat,” tambahnya.
Almudazir mengungkapkan bahwa kehadiran PJKIP di kabupaten/kota dapat memberikan dukungan yang besar terhadap roda pembangunan pemerintah. Keterbukaan informasi yang diawasi oleh PJKIP akan membimbing masyarakat menjadi cerdas dan mempercayai pemerintah, memperkuat fondasi pembangunan.
“Paling penting, korupsi dapat diperangi melalui senjata keterbukaan informasi publik. Semua menjadi transparan, memungkinkan partisipasi langsung dari masyarakat dalam mengawasi pembangunan. PJKIP adalah penjaga keterbukaan informasi ini, dan perlu dibentuk di setiap kabupaten/kota,” tegas Almudazir.
“Sumbar menjadi pelopor dengan membentuk PJKIP yang digagas oleh Komisi Informasi. Saat ini, Riau telah mengadopsi model ini, dan Kepri sedang dalam proses,” sambung Almudazir lagi.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
