Jakarta – Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menyatakan bahwa sebanyak 55 persen kebocoran data yang terjadi selama tahun 2023 terjadi di sektor administrasi pemerintah.
Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, menjelaskan bahwa BSSN telah mendeteksi 207 dugaan insiden pelanggaran data di seluruh Indonesia. Meskipun angka ini tinggi, BSSN berperan untuk mendeteksi dan mengatasi potensi insiden siber.
Selain administrasi pemerintah, sektor energi dan sumber daya mineral mencatat kebocoran data sebesar enam persen, sedangkan sektor transportasi dan teknologi informasi masing-masing mencatat lima dan tiga persen.
Ariandi menekankan pentingnya mengikuti perkembangan teknologi untuk memastikan keamanan siber.
BSSN bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk penyelenggara negara, pelaku usaha, sektor swasta, akademisi, dan komunitas untuk memperkuat keamanan siber.
Mereka juga telah melakukan pertukaran sumber daya manusia, memberikan pelatihan, serta mengundang ahli untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan siber.
Dalam upaya mengatasi kebocoran data, BSSN telah bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk menindak kasus pidana terkait insiden siber. Mereka juga fokus pada pemantauan terhadap serangan siber baik secara teknis maupun sosial.
BSSN menekankan pentingnya kolaborasi dan inovasi dalam memastikan keamanan siber nasional dan mengimplementasikan konsep quad helix di Indonesia.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
