Bandung – Kementerian Sosial (Kemensos) menargetkan anak jalanan sebagai salah satu kelompok utama penerima manfaat program Sekolah Rakyat yang akan diluncurkan pemerintah.
Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos, Idit Supriadi Priatna, mengungkapkan bahwa kelompok anak jalanan yang akan menjadi peserta program ini diseleksi berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah terintegrasi dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Prioritas utama diberikan kepada anak jalanan yang termasuk dalam desil 1 dan desil 2, yaitu kelompok paling miskin dalam DTSEN, khususnya mereka yang tidak lagi tercatat di Dapodik atau telah putus sekolah.
“Dalam desil 1 itu di dalamnya ada kemiskinan ekstrem, itu yang paling diutamakan. Bahkan, anak-anak yang tidak daftar di Dapodik itu juga menjadi prioritas yang di jalanan-jalanan sendiri itu, yang tidak sekolah,” kata Idit di Bandung, Sabtu (5/7).
Untuk memastikan program ini tepat sasaran, Kementerian Sosial membentuk tim bersama Dinas Sosial setempat untuk melakukan penyeleksian langsung di lapangan.
Idit menyatakan lokasi Sekolah Rakyat permanen di Jawa Barat yang siap dibangun pada 2025 berada di Ciwidey, Kabupaten Bandung.
“Yang sudah siap antara lain tahun ini tidak salah di Kabupaten Bandung, yakni di Ciwidey. Sekolah sementaranya (untuk Kabupaten Bandung) sekarang di Jalak Harupat. Nanti akan dibangun di Ciwidey dan saat ini juga sudah ada beberapa di Provinsi Jawa Barat menyiapkan lahan,” ujarnya.
Program Sekolah Rakyat, yang terdiri dari 100 unit, akan mulai beroperasi pada 14 Juli 2025.
Program ini merupakan sekolah berasrama yang menyediakan pendidikan 100 persen gratis untuk jenjang SD, SMP, dan SMA.
Seluruh biaya pendidikan, akomodasi, dan kebutuhan dasar siswa akan ditanggung oleh negara.
Program ini merupakan bagian dari kebijakan afirmatif pemerintah untuk memuliakan keluarga miskin dan memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak dari kelompok ekonomi terendah.
Pelaksanaan Sekolah Rakyat dikoordinasikan oleh Kementerian Sosial, sementara rekrutmen guru dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).
Salah satu pembeda Sekolah Rakyat dengan sekolah konvensional adalah pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan personal (individual approach).
Sekolah ini menerapkan sistem multi entry dan multi exit, yang memungkinkan siswa untuk masuk kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru dan menyelesaikan pendidikan sesuai capaian masing-masing.
