KABARSUMBAR – Keterbukaan informasi publik menjadi instrumen krusial dalam menekan potensi korupsi di Sumatera Barat ke depan. Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Musfi Yendra, menyampaikan hal tersebut. Ia menekankan, seluruh kepala daerah yang baru Presiden Prabowo lantik penting memahami serta mengimplementasikan prinsip keterbukaan informasi publik secara serius.
Musfi menjelaskan, salah satu cara efektif mencegah korupsi pada pemerintah daerah adalah menerapkan prinsip transparansi. Hal ini sesuai amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ia berharap, seluruh kepala daerah di Sumatera Barat yang baru dilantik Presiden Prabowo memahami betul keterbukaan informasi publik. Kemudian, mereka menjalankannya dengan sungguh-sungguh.
Selanjutnya, Musfi Yendra meminta Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menghadirkan Komisi Informasi Sumatera Barat dalam rapat koordinasi kepala daerah. Tujuannya adalah menyampaikan urgensi keterbukaan informasi publik. “Momen yang tepat menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik ini adalah rakor kepala daerah,” ujarnya. Rapat ini dipimpin gubernur dan dihadiri seluruh bupati serta walikota se-Sumatera Barat. Musfi mengaku telah menyampaikan permintaan ini kepada Gubernur Mahyeldi. Ia berharap, dalam waktu dekat, di periode kedua Mahyeldi-Vasko, serta dengan banyaknya bupati dan walikota wajah baru, hal ini dapat terlaksana. Dengan demikian, seluruh kepala daerah memiliki pemahaman yang sama.
Lebih lanjut, Musfi menyatakan, Komisi Informasi Sumatera Barat memiliki komitmen tinggi mengawal keterbukaan informasi publik pada pemerintah daerah. Ini selaras dengan visi mewujudkan badan publik informatif di Sumatera Barat. “Tantangan kita terkait keterbukaan informasi publik di Sumatera Barat sangat besar,” ungkap Musfi. Jumlah badan publik sangat banyak, mulai dari pemerintah provinsi, lembaga vertikal, perguruan tinggi, pemerintah kabupaten kota, sekolah, hingga pemerintahan nagari. Sementara itu, lembaga Komisi Informasi baru ada di tingkat provinsi. Oleh karena itu, pihaknya membutuhkan kerja sama yang baik dari semua kepala daerah yang baru dilantik ini.
Musfi meyakini, apabila seluruh badan publik mampu menjalankan keterbukaan informasi publik dengan baik, praktik korupsi dapat dicegah. Hal ini juga sejalan dengan perintah Presiden Prabowo yang mendorong pemerintahan bersih, transparan, dan bertanggung jawab.
