Komnas HAM: Berantas LGBT Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi

PADANG, KABARSUMBAR – Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, Ahmad Taufik Damanik mengatakan upaya pemberantasan perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar sesuatu yang diperbolehkan, selama tidak melibatkan tindakan kekerasan dan mendiskriminasi.

“Hal tersebut sah-sah saja, sejauh tidak kekerasan terhadap kelompok-kelompok LGBT atau pihak manapun yang terlibat di dalamnya dan asal dapat dijamin oleh peraturan daerah, karena telah melindungi hak asasi masyarakatnya,” kata dia di Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (14/2/2019).

Dikatakannya, masyarakat Sumbar punya adat yang tidak bisa dipisahkan dari Islam, semenjak dahulunya. Jika masyarakat dan pemerintah di Sumbar membuat aturan melarang perilaku LGBT, bukan hal yang salah atau melanggar HAM.

Sehingga kata dia, apabila Pemprov Sumbar ingin melindungi generasi muda dari tindakan atau perilaku yang menurutnya telah melanggar norma-norma agama dan budaya yang dianut, hal itu memungkinkan untuk dilaksanakan.

Pihaknya menjelaskan maksud hal tersebut adalah para pelaku LGBT harus tetap memeroleh atas fasilitas publik, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Nasrul Abit mengungkapkan terkait permasalahan LGBT sebanyak 1.880 orang menderita penyakit HIV/AIDS di rumah sakit M. Jamil Padang.

“Ini menjadikan momok yang menakutkan bagi masyarakat Sumbar. Kalau ini dibiarkan terus maka masyarakat akan habis satu persatu, apalagi mereka tidak mau memeriksa lagi penyakitnya,” ujarnya.

Pihaknya mengungkapkan hal tersebut tidak bisa dibiarkan terus menerus akan merusak generasi muda. Hal ini menjadi dilema bagi masyarakat, karena kalau tidak ada Peraturan Daerah (Perda) aparat hukum tidak bisa berbuat apa-apa.

Mendengar respon Kemenkum HAM Ri, Nasrul mengatakan hal ini menjadi kabar baik bagi kami karena dengan begini pemprov bisa menerapkan perda atau aturan guna menindak perilaku LBGT, tanpa perlu takut terbentur hak asasi manusia.

Nasrul Abit mengatakan, masyarakat Minangkabau patut bersyukur karena memiliki filosofi hidup ABS-SBK, orang Minang sudah pasti beragama Islam, karena telah menjadi jati diri orang Minang.

“Sumbar identik masyarakat minang dan terkenal dengan filosofi “Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah” (ABS-SBK) dan Syarak Mangato Adaik Mamakai,” ungkapnya.

Hal ini tertuang dalam Sumpah Sati Bukik Marapalam terjadi pada 1403 Masehi yang merupakan bentuk peralihan kerajaan Minangkabau menjadi Kesultanan Minangkabau dengan melakukan pembai’tan di Bukit Marapalam.

“Sementara di daerah lain yang pemerintah daerahnya kesulitan mengatur masyarakatnya ketika adat, budaya, atau seni berbenturan dengan ajaran agama Islam, ini dikarenakan orang Minang sudah mengikat dengan Sumpah Sati Marapam tersebut,” ujar Wagub.

(Putri Caprita)

Loading...
DomaiNesia
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...