Mahyudin : DPD RI Miliki Peran Pada Pembangunan Hukum

  • Bagikan
Foto : internet

Palangka Raya – Ditunjang wewenang dan tugas DPD RI untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan derah serta peraturan daerah. Wakil Ketua DPD RI Mahyudin mengatakan, DPD RI memiliki peran yang strategis dalam pembangunan hukum pusat dan daerah dari sisi kepentingan daerah.

“DPD RI dapat menyuarakan aspirasi dan kebutuhan daerah dalam dinamika pembentukan kebijakan pemerintah pusat,” ucap Mahyudin saat membuka FGD dengan tema ‘Implementasi Peran dan Tugas DPD RI Dalam Rangka Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah’ di Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada Sabtu, 28 November 2020

Pada kesempatan itu, tampak hadir Anggota DPD RI Provinsi asal Kalimantan Tengah Yustina Ismiati, Anggota DPD RI Provinsi asal Kalimantan Tengah Habib Said Abdurrahman, Anggota DPD RI Provinsi asal Kalimantan Tengah M. Rakhman, Anggota DPD RI Provinsi asal Kalimantan Utara Hasan Basri, Anggota DPD RI Provinsi asal Bali Bambang Santoso, Anggota DPD RI Provinsi asal Kalimantan Utara Fernando Sinaga, Anggota DPD RI Provinsi asal Kalimantan Timur Zainal Arifin, Anggota DPD RI Provinsi asal Kalimantan Selatan Habib Hamid Abdullah, dan Anggota DPD RI Provinsi asal Kalimantan Selatan Gusti Farid Hasan Aman.

Baca Juga :  Kajati Sumbar Kunker Ke Kajari Pasbar

Ia menambahkan, terkait dengan pemekaran daerah contohnya DPD RI dapat memberikan data, permasalahan, dan kebutuhan konkrit yang dirasakan oleh daerah dan masyarakat.

“Pembangunan infrastruktur dan SDM juga menjadi kurang merata. Hal-hal seperti itulah yang dapat diberikan daerah kepada DPD RI agar dapat diperjuangkan ditingkat pusat,” cetus Mahyudin.

DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah mendorong agar Badan Legislasi Daerah (Balegda) Provinsi/Kabupaten/Kota dalam perumusan, penyusunan substansi, dan penyusunan propemperda secara cermat.

“Rencana penyusunan peraturan daerah harus disusun secara cermat,” ujar senator asal Kalimantan Timur itu.

Mahyudin juga menjelaskan bahwa DPD RI mempunyai nilai penting bagi daerah agar peraturan daerah yang disusun nantinya dapat dibentuk dengan peran untuk mendorong peraturan pelaksana Undang-Undang berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden agar segera dibentuk.

“Banyak Undang-Undang yang belum dapat diimplementasikan pelaksanaannya di daerah, mengingat peraturan pemerintah atau perpresnya belum kunjung disusun,” tukasnya.

Baca Juga :  Germas dan Tim Kesehatan TMMD Ke-111 Kodim 1207/Pontianak Kampanye Hidup Sehat

Ia mencotohkan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juga masih banyak peraturan turunan yang belum disusun. Terkait dengan pemekaran.

“Ada perbedaan konsepsi tentang pemekaran daerah dari semula diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 yang cenderung politis kini telah berubah menjadi lebih analitis dan akademis,” terang Mahyudin.

Rektor Universitas Palangka Raya Andrie Elia mengatakan perlunya pedoman ekanisme kerja yang terpadu dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi hukum yang menjadi kewenangan DPD RI.

“Mekanisme kerja terpadu ini antara DPD RI dan Pemda agar tujuan mulia ini dapat terwujud dengan baik,” ucapnya.

Menurutnya, keberhasilan agar terlaksana tata kelola pemerintah yang baik, maka tugas dan tanggung jawab DPD RI dalam evaluasi rancangan Perda dan Perda perlu instrumen standar baku berdasarkan metode dan kaidah keilmuan yang direkomendasikan serta dapat dipertanggung jawabkan.

“Sehingga rekomendasi yang dihasilkan memiliki kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan,” jelas Andrie.

  • Bagikan