OPD Sumbar Tidak Beri Laporan ke KI, Nunas: Pembangkangan Terhadap Aturan!

Padang-Kepatuhan penyerahan laporan layanan informasi publik di Pemprov Sumbar sangat rendah. Buktinya, baru empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang menyerahkan laporannya ke Komisi Informasi (KI). Kondisi itu membuat berang anggota DPRD Sumbar, HM Nurnas.

‘Ini fakta dari pembangkangan terhadap  peraturan. Seharusnya seluruh OPD menyerahkan,” tegas HM Nurnas, Jumat (15/4/2022).

HM Nurnas menyebut PPID Pelaksana di lingkungan Pemprov Sumbar harus memahami regulasi terkait keterbukaan informasi publik.

“Ada UU No.14 Tahun 2008, Permendagri 3 Tahun 2017, Peraturan KI Nomor 1 Tahun 2021, PPID dan PPID Pelaksana harus paham itu, mana hak dan mana kewajiban. Ketidakpatuhan ini jelas melanggar UU dan Permendagri,” tegas Nurnas.

Nurnas yang memang aktivis transparansi ini juga menyesalkan koordinasi PPID Utama dan PPID Pelaksana yang hanya sekadar lepas tanggung jawab saja.

“PPID Utama yaitu Dinas Kominfotik dan PPID Pelaksana di seluruh OPD jangan seperti lampu “togok”, lampu kecil yang ditempel di dinding pada masa lalu, antara ada dan tiada,” imbuhnya.

“PPID sekarang hanya seperti pelepas tanya saja, ada PPID ? Ada. Tapi apa yang dilakukan? Tidak jelas, koordinasi saja tidak berjalan, ini yang saya lihat sperti lampu togok saja,” tandasnya.

PPID adalah organisasi yang sangat berperan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. PPID ini yang menyediakan informasi publik, menyebarluaskan informasi publik, dan menerima permohonan informasi sampai penyelesaian sengketa.

“Kalau PPID seperti ini juga, siap siap saja Sumbar menjadi provinsi tidak informatif. Gubernur dan Sekprov harus serius menyikapi kondisi seperti yang dilaporkan Komisi Informasi,” harap politisi senior Partai Demokrat itu.

Dari data yang dirilis Komisi Informasi Sumbar, hanya 4 OPD yang menyerahkan laporan pelayanan informasi publik. Pelaporan ini bagi KI adalah salah satu indikator kepatuhan badan publik dalam menjalankan regulasi KIP.