Padang Panjang – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menegaskan komitmennya untuk mengawal percepatan pembangunan Jalan Tol Padang-Bukittinggi, khususnya pada seksi Sicincin-Bukittinggi.
Langkah tersebut difinalisasi dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah (DPPT) di Aula Balai Kota Padang Panjang, Jumat (5/6/2026).
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Jalan Tol Sumatera Barat, Wisnu Priambodo.
Hadir dalam agenda tersebut Wakil Wali Kota Padang Panjang, perwakilan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat, serta jajaran pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat.
Wisnu Priambodo menjelaskan bahwa proyek ini merupakan bagian integral dari Jalan Tol Padang-Pekanbaru yang berstatus sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Infrastruktur ini diproyeksikan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi melalui efisiensi distribusi barang dan mobilitas masyarakat antara Sumatera Barat dan Riau.
“Kami berharap kehadiran jalan tol ini mampu memperlancar distribusi barang antarwilayah sekaligus mempercepat mobilitas masyarakat. Dampaknya tentu akan positif bagi pertumbuhan ekonomi di kedua provinsi,” ujar Wisnu.
Terkait aspek teknis, tim pelaksana telah merampungkan survei lapangan dan berkoordinasi intensif dengan pemerintah nagari serta kelurahan untuk memvalidasi data lahan terdampak.
Masukan dari pemerintah daerah dalam rakor ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen final sebelum dibahas pada tingkat pleno pusat.
Wakil Bupati Tanah Datar, Ahmad Fadly, menyambut positif rencana strategis tersebut.
Ia menilai, pembangunan jalan tol menjadi kebutuhan krusial mengingat ruas jalan nasional yang menghubungkan Sumatera Barat dan Riau termasuk dalam jalur tersibuk di Pulau Sumatera.
“Pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan terus mengawal dan mendukung penuh percepatan pembangunan PSN ini, terutama pada seksi Bukittinggi-Padang Panjang-Sicincin yang melintasi sejumlah nagari di wilayah kami,” tegas Fadly.
Fadly menambahkan, akurasi dan validitas data objek tanah sejak tahap awal perencanaan menjadi kunci utama keberhasilan proyek.
Menurutnya, pendataan yang presisi akan mempermudah pemerintah nagari dalam melakukan sosialisasi kepada warga guna meminimalisasi kendala di kemudian hari.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
