Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang mempercepat penyediaan hunian bagi warga terdampak bencana dengan menyiapkan lahan untuk pembangunan Hunian Sementara (Huntara) dan Hunian Tetap (Huntap).
Wali Kota Padang, Fadly Amran, didampingi Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Sestama BNPB), Rustian, meninjau langsung dua lokasi lahan aset Pemko pada Senin (15/12/2025).
Peninjauan dilakukan di lahan Pemko seluas 5.000 meter persegi di belakang Pasar Simpang Haru, Kelurahan Sawahan Timur, Kecamatan Padang Timur, yang direncanakan untuk pembangunan sekitar 100 unit Huntara.
Lokasi kedua adalah kawasan Bumi Perkemahan Air Dingin, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, seluas 2,98 hektare, yang berpotensi menampung 300 hingga 400 unit Huntap.
Fadly Amran menegaskan bahwa penyediaan hunian yang layak menjadi prioritas utama Pemko Padang, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal dan mereka yang tinggal di kawasan rawan bencana.
Hingga saat ini, 80 kepala keluarga telah direlokasi ke Huntara Rumah Khusus Nelayan di Lubuk Buaya.
“Kami mengapresiasi dukungan BNPB yang terus memberikan pendampingan sejak masa tanggap darurat hingga persiapan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Fadly, menekankan pentingnya dukungan ini agar proses pemulihan berjalan cepat dan tepat.
Sementara itu, Sestama BNPB, Rustian, menyatakan komitmen BNPB untuk mendukung penuh upaya Pemko Padang dalam mempercepat pemulihan pascabencana, termasuk penyediaan Huntara dan Huntap.
“Kami siap membantu terkait penyediaan Huntara dan Huntap ini, sehingga proses pemulihan pascabencana di Kota Padang berjalan cepat dan berkelanjutan,” tegasnya.
Kepala Dinas Pertanahan Kota Padang, Desmon Danus, memastikan bahwa kedua lahan tersebut Clean and Clear dan layak untuk pembangunan.
Lahan di belakang Pasar Simpang Haru memiliki status Hak Pakai Pemko Padang Nomor 12. Lahan di Bumi Perkemahan Balai Gadang akan dilengkapi dengan fasilitas umum.






