HukumKabupaten Pasaman Barat

Polres Pasbar Tingkatkan Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi

87
×

Polres Pasbar Tingkatkan Pengawasan Penyaluran BBM Bersubsidi

Sebarkan artikel ini

Pasbar – Polres Pasaman Barat bersama Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dan PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Barat menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), Kamis (4/6/2026).

Langkah ini diambil untuk menertibkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul maraknya keluhan masyarakat terkait kelangkaan dan antrean panjang.

Sidak yang dipimpin Kabag Ops Polres Pasaman Barat, Kompol Farel Haris, menyasar SPBU Batang Toman di Kecamatan Pasaman serta SPBU Sarik di Kecamatan Luhak Nan Duo.

Tim gabungan yang terdiri dari unsur kepolisian, kejaksaan, dan dinas terkait memeriksa ketat proses penyaluran BBM di lapangan.

“Kegiatan ini merupakan respons langsung atas keluhan masyarakat mengenai kelangkaan BBM, khususnya jenis solar. Kami ingin memastikan penyaluran berjalan sesuai aturan dan menutup celah praktik ilegal,” ujar Farel Haris di sela-sela peninjauan.

Dalam operasi tersebut, petugas memeriksa QR Code kendaraan serta kondisi tangki guna mengantisipasi penggunaan tangki modifikasi atau “tangki siluman”.

Farel menegaskan, pihaknya saat ini masih mengedepankan tindakan preventif berupa imbauan dan peringatan keras kepada pengelola SPBU maupun konsumen.

Pihak Pertamina melalui Chekher SBM 1 BBM Pertamina Wilayah Sumbar, Suroto H. Prayogo, turut mempertegas pengawasan tersebut.

Pertamina telah menginstruksikan pengusaha SPBU agar tidak melayani kendaraan dengan QR Code ganda atau melakukan pengisian dalam jumlah tidak wajar.

“Pembelian BBM bersubsidi sudah dibatasi melalui sistem terintegrasi. Petugas SPBU memiliki peran krusial untuk memverifikasi langsung data konsumen saat transaksi agar BBM bersubsidi tepat sasaran,” tegas Suroto.

Kepala Dinas Koperindag Pasaman Barat, Agusli, menambahkan bahwa sidak ini dilaksanakan atas arahan Bupati Pasaman Barat, H. Yulianto.

Pemerintah daerah berkomitmen menjaga stabilitas pasokan dan memastikan distribusi BBM merata agar masyarakat tidak terbebani.

“Pemerintah tidak ingin masyarakat menjadi korban penyalahgunaan pengelolaan BBM. Kami hadir untuk memastikan pasokan aman, lancar, dan tepat sasaran di tengah kondisi ekonomi saat ini,” tutur Agusli.

Polres Pasaman Barat memastikan akan mengambil langkah hukum tegas apabila di kemudian hari ditemukan praktik penimbunan atau penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Operasi ini diharapkan mampu menciptakan ketertiban dan transparansi dalam pendistribusian energi di wilayah Pasaman Barat.

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.