Jakarta – Menurut Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, terkait usulan Menpora Zainudin Amali agar atlet dan pelatih untuk diprioritaskan mendapat vaksin Corona (Covid-19) untuk atlet dan pelatih bisa masuk kategori prioritas setelah tenaga kesehatan dan kelompok terdepan penanganan pandemi Covid mendapatkan vaksin.
“Tetap yang utama adalah tenaga kesehatan sebagai prioritas yang mendapat vaksin Corona tahap pertama. Kemudian TNI/Polri dan kelompok non-medis yang menjadi garda terdepan penanganan Covid,” ujarnya usai Rakor dengan direksi BUMN Karya pada Selasa, 15 Desember 2020.
LaNyalla mendukung atlet mendapat giliran pemberian vaksin setelah prioritas utama karena Indonesia saat ini sudah memiliki 1,2 juta vaksin Corona, yang kini tengah menunggu izin edar dari BPOM.
“Saya kira usul Menpora bisa dikaji agar atlet dan pelatih menjadi kelompok penerima vaksin setelah tenaga kesehatan, khususnya bagi atlet yang sedang mempersiapkan diri untuk event-event kejuaraan,” tuturnya.
Ia berharap, pemberian vaksin kepada atlet nantinya dapat kembali membuat dunia olah raga kembali bergeliat. Sebab seperti diketahui, pandemi saat inu nyaris melumpuhkan seluruh event olah raga yang sangat berdampak pada program atlet.
“Pandemi Corona menyebabkan banyak kejuaraan terhenti. Dengan pemberian vaksin kepada atlet, kita harapkan agar program pelatihan berjalan maksimal. Dengan begitu, atlet-atlet kita bisa kembali menuai prestasi yang membanggakan negara,” ucap LaNyalla.
LaNyalla terus mendukung pemerintah yang tengah berupaya menyediakan ketersediaan vaksin bagi seluruh masyarakat serta mengapresiasi setiap langkah pemerintah.
“DPD mengapresiasi langkah pemerintah terhadap program vaksinasi ini. Harapan kami pemerintah bisa menyediakan vaksin untuk semua rakyat Indonesia. Kita harus terus dorong agar upaya pemerintah bisa berjalan dengan lancar,” ungkapnya.
Ia juga meminya kepada pemerintah untuk terus melakukan sosialisasi mengenai vaksin Corona. Agar masyarakat memahami terkait vaksinasi tersebut.
“Pemerintah kami harap segera menetapkan dan mengklasifikasi penerima vaksin setelah kelompok prioritas yang akan mendapat vaksin Covid tahap pertama karena dengan klasifikasi umum penerima vaksin, masyarakat tidak akan bertanya-tanya mengenai siapa yang akan mendapat vaksin prioritas dan juga sebaliknya,” imbuhnya.