Sumbar Bakal Menerapkan WFH, Berikut Penjelasannya!

Sumatera Barat – Tingginya angka kasus Covid-19 di Sumatera Barat dan Kota Padang sebagai zona merah pandemi, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) akhirnya memutuskan bakal kembali menerapkan kebijakan Work from Home (WFH) agar dapat memutus rantai penyebaran Covid-19, paling tidak di area perkantoran.

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri, menyebutkan, pihaknya telah menyiapkan seluruh regulasi terkait penerapan WFH di lingkungan Pemprov Sumbar. Namun, keputusan pastinya baru akan ditetapkan dalam minggu depan.

“Meski sudah memasuki masa new normal, tetapi secara regulasi, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) masih membolehkan pemerintah daerah untuk menerapkan WFH. Nah, lantaran beberapa minggu terakhir terjadi peningkatan kasus Covid-19 di Sumbar, maka kami berencana untuk mengoptimalkan hal tersebut,” tuturnya kepada salah satu media pada Jumat, 4 September 2020.

Zakri mengungkapkan penerapan WFH selama masa new normal akan sedikit berbeda dengan WFH selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang lalu, WFH selama masa new normal akan lebih terbatas dengan skala yang lebih kecil.

WFH pada masa new normal akan menyesuaikan dengan kriteria, pertama, penerapan ini sesuai dengan jenis pekerjaan.

“Pekerjaan yang sifatnya pelayanan publik menjadi salah satu yang dikecualikan. Instansi yang melayani publik secara langsung akan tetap masuk kerja seperti biasa, namun dengan memberlakukan protokol kesehatan yang ketat,” ujarnya.

Kedua, kondisi kesehatan ASN atau pegawai yang bersangkutan.

“Ketiga, kondisi keluarga dan tempat tinggal ASN. Kalau misalnya ada ASN yang keluarga atau tetangga sekitar tempat tinggalnya terpapar atau beresiko tertular Covid-19, maka yang bersangkutan akan diminta untuk melaksanakan WFH,” katanya.

Teknisnya akan tetap diserahkan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Bagaimanapun, kepala OPD dinilai jauh lebih mengerti kondisi pekerjaan dan pegawainya.

Penerapan WFH di lingkungan Pemprov Sumbar, akan menyesuaikan dengan kondisi perkembangan kasus Covid-19.

“Kalau kasusnya masih tinggi, tentu akan tetap WFH. Namun jika kasusnnya sudah mulai menurun, WFH akan kembali dicabut,” katanya.

Loading...
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...