KABARSUMBAR – Wakil Menteri UMKM, Helvi Moraza, secara khusus memberikan pujian kepada Bank Nagari. presiasi tersebut Wamen Helvi sampaikan dalam konferensi pers. Konferensi pers diadakan setelah Rakor Penyaluran KUR 2025 Regional Sumatera. Rakor berlangsung di Istana Gubernuran, Padang, Senin (28/4/2025).
Bank Nagari mencatatkan rasio Net Performing Loan (NPL) KUR nol persen hingga Maret 2025. Kinerja cemerlang ini menandakan pengelolaan risiko kredit yang efektif.
“Saya berharap Rakor hari ini menghasilkan percepatan penyaluran KUR,” ujar Wamen Helvi.
Ia ingin kualitas dan kuantitas meningkat. Dengan begitu, KUR akan mendorong pengembangan UMKM di Indonesia, terutama di Regional Sumatera.
Penyaluran KUR Bank Nagari capai Rp1,92 Triliun di 2024
Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, menerangkan penyaluran KUR sepanjang 2024 mencapai Rp1,92 triliun. Rinciannya, KUR Konvensional tersalurkan Rp1,53 triliun kepada 7.884 debitur. Kemudian, KUR Syariah tercatat Rp394,70 miliar untuk 2.655 debitur. Selain itu, program KUR Marandang menyalurkan Rp18,51 miliar kepada 1.889 debitur pada 2024.
Capaian Bank Nagari dengan NPL KUR nol persen menjadi contoh positif. Lembaga keuangan lain diharapkan mencontoh penyaluran KUR yang efektif. Penyaluran yang bertanggung jawab mendukung upaya pemerintah. Upaya ini bertujuan memajukan UMKM dan mengentaskan kemiskinan.
Wamen Helvi Ungkap Target KUR Rp300 Triliun
Wamen Helvi mengungkapkan target penyaluran KUR tahun 2025 sebesar Rp300 triliun. Pemerintah bekerja sama dengan 46 penyalur KUR dalam menyalurkannya. Penyalur tersebut meliputi Bank Pemerintah dan Bank Umum Swasta. Selain itu, Bank Pembangunan Daerah (BPD), termasuk Bank Nagari, juga terlibat. Perusahaan Pembiayaan dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) turut berpartisipasi.
Helvi Moraza menyebutkan target debitur baru sebanyak 2,34 juta orang tahun ini. Pemerintah juga menargetkan debitur graduasi sebanyak 1,17 juta orang. Lebih lanjut, 60 persen target penyaluran KUR diarahkan ke sektor produksi. “KUR harus menjadi instrumen strategis mengentaskan kemiskinan,” tegasnya. Pembiayaan harus fokus pada penguatan usaha produktif UMKM.
Hal itu selaras dengan amanat Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Inpres tersebut mengenai Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan. Selain itu, inpres juga mengatur Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. Kementerian UMKM bertugas memastikan akses pembiayaan UMKM. Kemudian, kementerian juga meningkatkan akses pasar. Pendampingan dan pelatihan bagi usaha mikro juga menjadi tugas kementerian.
Pada Rakor yang dihadiri 18 lembaga keuangan, 6 lembaga penjamin, 10 Dinas KUKM, dan 2 Inkubator bisnis, Wamen Helvi menyatakan penyaluran KUR Regional Sumatera cukup baik. Penyaluran hingga Maret 2025 mencapai Rp17,5 triliun dengan 270.132 debitur.
Ke depan, Wamen Helvi melanjutkan perlunya menjaga serta meningkatkan kualitas penyaluran. Hal ini mempertimbangkan karakteristik geografis Sumatera.
Mayoritas nasabah KUR berprofesi sebagai petani dan nelayan. “Khusus Sumbar, ‘DNA’ orang Minang adalah pengusaha,” katanya.
Ia berharap Rakor hari ini menghasilkan percepatan penyaluran KUR. Percepatan ini mencakup kualitas dan kuantitas. Dengan demikian, KUR mampu mendorong pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM terutama di Regional Sumatera.
Sebagai informasi, lima provinsi penyalur KUR terbesar di Regional Sumatera adalah Sumatera Utara (Rp3,8 triliun), Lampung (Rp2,5 triliun), Sumatera Selatan (Rp2,2 triliun), Riau (Rp2,2 triliun), dan Sumatera Barat (Rp1,9 triliun).
“Kami juga mengapresiasi sebagian besar bank penyalur,” kata Helvi Moraza.
Ia mengapresiasi pencapaian target penyaluran 60 persen ke sektor produksi.
