Jakarta – Pemulihan ekonomi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diklaim menunjukkan tren positif.
Kebangkitan ini dipicu oleh meningkatnya aktivitas pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui platform digital.
Data Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera per 30 Mei 2026 mencatat total transaksi UMKM melalui lokapasar mencapai 14.712.693 transaksi.
Angka ini melonjak signifikan dibandingkan catatan awal Mei yang berada di posisi 13.209.182 transaksi.
Secara rinci, Sumatera Utara mendominasi dengan 11.093.689 transaksi dari 631 produk. Disusul Sumatera Barat dengan 3.524.704 transaksi dari 101 produk, serta Aceh sebanyak 94.300 transaksi dari 1.396 produk.
Pertumbuhan ini menjadi indikator vital bahwa roda ekonomi keluarga penyintas kembali berputar dan pelaku usaha kecil mulai mampu beradaptasi pascabencana.
Pemulihan ekonomi ini berjalan beriringan dengan penyaluran bantuan stimulan yang telah terealisasi secara masif hingga akhir Mei. Di Aceh, bantuan tersalurkan Rp250,745 miliar dari total alokasi Rp254,440 miliar.
Sementara di Sumatera Utara, dana yang terserap mencapai Rp56,615 miliar dari pagu Rp62,900 miliar, dan di Sumatera Barat mencapai Rp16,835 miliar dari Rp17,740 miliar.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman menegaskan, penguatan sektor UMKM menjadi pilar utama dalam strategi pemulihan permanen yang tertuang dalam Rencana Induk Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Renduk) Pascabencana Sumatera.
Pemerintah menyiapkan dukungan pengembangan usaha mikro senilai Rp900 miliar hingga Rp1 triliun yang menyasar pelaku usaha terdampak, khususnya mereka yang belum terakses layanan perbankan.
“Bantuan ini ditujukan bagi pengembangan usaha mikro yang belum memiliki akses perbankan. Targetnya mencakup sekitar 200 ribu pengusaha mikro selama dua tahun ke depan,” ujar Maman di Jakarta, Senin (25/5/2026).
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menambahkan bahwa penanganan bencana kini memasuki fase pemulihan permanen yang berlangsung hingga 2028.
Menurutnya, pemulihan ekonomi menjadi prioritas strategis pemerintah selain pembangunan infrastruktur, hunian, dan layanan dasar.
“Saat ini kita melakukan proses menuju pemulihan permanen melalui tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kunci dari seluruh rangkaian ini adalah implementasi Renduk secara konsisten,” jelas Tito.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
