5 Langkah Inovasi ‘ Si Mantap Cegah Korupsi ’ Raih Penghargaan ANPK KPK RI

Limapuluh Kota – Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menerima penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) pada Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) untuk kategori praktik baik keuangan desa secara daring dan luring dari Gedung Merah Putih KPK RI, Rabu (26/08/2020).

Bupati Lima Puluh Kota Irfendi Arbi didampingi Wali Nagari Taram Defrianto Ifkar menerima langsung penghargaan Aksi Nasional Pencegahan Korupsi di gedung merah putih KPK RI di Jakarta.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Widya Putra  didampingi Inspektur Kabupaten, Kepala Badan Keuangan, Kepala DPMDN, Kepala Dinas Kominfo dan OPD terkait lainnya ikut mengikuti acara ini secara virtual dari ruang teleconfere di rumah dinas Bupati Lima Puluh Kota.

Acara ini juga diikuti secara daring oleh berbagai Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah se-Indonesia.

Aksi Nasional Pencegahan Korupsi ini dibuka secara daring oleh Presiden Joko Widodo dari Istana Kepresidenan di Bogor. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 merupakan momentum bagi bangsa Indonesia untuk bangkit dan melakukan perbaikan. Diantaranya perubahan dan sinkronisasi terhadap peraturan perundang-undangan, penyederhanaan birokrasi, perbaikan tata niaga dan pemanfaatan teknologi informasi.

“Masyarakat harus memahami korupsi agar semangat anti korupsi menjadi budaya kita. KPK harus menjadi sentral dalam pemberantasan korupsi sehingga perlu memiliki kewenangan yang lebih kuat dari lembaga lainnya” ungkap Jokowi.

Bupati Lima Puluh Kota Irfendi Arbi, dan Wali Nagari Taram Defianto Iskar didaulat sebagai salah satu pasangan panelis pada acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi dibidang praktik baik keuangan desa.

Bupati Irfendi Arbi menjelaskan tentang lima langkah Inovasi Mantap Mencegah Korupsi (Si Mantap Cegah Korupsi) yaitu Perumusan Kebijakan (Regulasi), Transparansi pengelolaan keuangan, layanan klinik keuangan, pemanfaatan teknologi informasi serta reward bagi desa/Nagari berprestasi.

Lebih lanjut Wali Nagari Taram menambahkan salah satu strategi yang dilakukannya dalam mensikapi keterbatasan keuangan desa melalui kebijakan tahun anggaran ganjil genap atau disebut “Ketan Tagjil”, yaitu memprioritaskan anggaran pembangunan tahun ganjil pada tiga dusun/jorong dan memprioritaskan kembali anggaran pembangunan tahun genap pada empat dusun/jorong lainnya.

Hal inipun menjadi suatu yang menarik bagi keempat penanggap pada acara ANPK KPK RI yang terdiri dari Menteri Dalam Negeri, pimpinan KPK, Kepala BPKP dan Direktur Eksekutif PATTIRO.

Ketua KPK RI Firli Bahuri pun ikut menegaskan tentang langkah dan strategi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia melalui pendidikan masyarakat, pencegahan korupsi dan penindakan para koruptor.

Loading...
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...