Adrian Tuswandi Sebut Vaksin Covid-19 Informasi Publik Tertinggi

  • Bagikan
Foto : internet

Padang – Banyak hoaks tentang vaksin covid-19 yang beredar di jagad maya. Sementara vaksin itu sudah memasuki tahap penyuntikan bahkan Presiden RI Joko Widodo menjadi orang pertama siap disuntik vaksin covid-19 itu untuk memastikan.

Presiden juga memastikan vaksin gratis untuk seluruh masyarakat Indonesia, yang sekarang sudah dikirim ke berbagai daerah, artinya vaksin sudah siap untuk menangkal dan memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Jadi mengapa masih bereda berbagi hokas seperti informasinya dibikin seperti mengerikan lengkap dengan bumbu cerita bergambar bahkan meme.

Menurut Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi, informasi tentang vaksin merupakan informasi terpenting dan klasifikasi tertinggi dari empat klasifikasi informasi publik.

“Kasta informasi publik tentang vaksin covid-19 adalah informasi serta merta yang harus terbuka karena menyangkut hajat dan keselamatan serta kesehatan orang banyak,” ujar Adrian Tuswandi pada rilis persnya Selasa, 5 Januari 2021 kepada media di Padang Sumatera Barat.

Menurutnya, vaksin covid dengan segala formulanya termasuk efeknya menjadi hak publik untuk mengetahuinya.

Sesuai dengan UU 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik meklasifikssi empat informasi, Informasi Publik setiap saat ada, Informasi Publik diumumkan secara berkala dan Informasi Publik diumumkan serta merta dan Informasi Publik dikecualikan.

“Kalau pak presiden menjadi orang pertama disuntik pasien covid-19, itu berarti informasi soal vaksin covid itu sudah clear dan jelas. Kalau hanya coba-coba diberikan kepada Presiden yang menjadi very-very important person maka itu kejahatan besar kepada kepala negara,” ujarnya.

Terus mengapa masih ada hoaks ada pro kontra terkait vaksin covid-19 siap edar ke publik, maka menurutnya banyak faktor heboh hoaks efek dan kandungan vaksin di berbagai platfrom media sosial.

“Saya tak gubris soal faktor apa saja itu. Saya melihat harus ada gerakan sosialisasi massal dilakukan dengan satu pintu informasi tentang a-z vaksin covid-19, dan stop paksa dengan informasi benar dan akurat terkait vaksin di berbagai platfrom media sosial itu,” ujar Adrian.

UU 14 tahun 2008 mengatur pasal pidana di pasal 51 sampai 57 sudah mengatur bahwa setiap orang yang tidak bertanggung jawab menyerbarkan informasi dapat dipidana.

“Di pasal itu diatur setiap orang bisa dipidana jika menyebarkan informasi menyesatkan dan tidak benar yang mengakibatkan keresahan publik banyak, sifat pemidanaannya delik aduan,” ujar Adrian.

Oleh sebab itu, ia berharap pihak berkompeten tentang vaksin ini mesti satukan suara memasifkan informasi vaksin covid-19.

“Dan untuk memastikan pola informasinya pemerintah disetiap tingkatan harus satu suara dan bisa menggandeng media pers dan komisi informasi,” ujar Adrian.

  • Bagikan