Bersihkan Lembaga Dari Ideologi Terorisme

PIMPIN RATAS | Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas di kantor Preisden, Jakarta membahas terkait pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia, Selasa (22/5/20128). Photo : Presidenri.
PIMPIN RATAS | Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas di kantor Preisden, Jakarta membahas terkait pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia, Selasa (22/5/20128). Photo : Presidenri.
PIMPIN RATAS | Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas di kantor Preisden, Jakarta membahas terkait pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia, Selasa (22/5/20128). Photo : Presidenri.
PIMPIN RATAS | Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas di kantor Preisden, Jakarta membahas terkait pencegahan dan penanggulangan terorisme di Indonesia, Selasa (22/5/20128). Photo : Presidenri.

JAKARTA, KABARSUMBAR-Sekembali dari Sumatera Barat (Sumbar), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas terkait pencegahan dan penanggulangan terorisme di Kantor Presiden. Katanya, selama ini perhatian lebih pada pendekatan hard power memerangi terorisme. Melakukan penengakan hukum yang tegas, keras dan tanpa kompromi.

Tidak hanya itu, memburu jaringan teroris hingga ke akarnya. Tapi, perihal tersebut dirasa belum cukup. Presiden Joko Widodo menegaskan dalam rapat, terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan mayoritas dihadapi negara-negara di dunia.

“Kita semua tahu bahwa hampir semua negara di dunia menghadapi ancaman kejahatan terorisme ini. Ancaman terorisme bukan hanya terjadi di negara-negara yang sedang dilanda konflik, tapi juga di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa juga sedang menghadapi ancaman yang sama,” kata Presiden Joko Widodo saat memulai arahan ratas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Menurut Presiden Joko Widodo, pendekatan hard power memang sangat jelas diperlukan. Tapi, perlu penyeimbangan, yakni pendekatan soft power. Ia melanjutkan, disamping memperkuat program deradikalisasi bagi para narapidana teroris (napiter) sebagai pendekatan soft power yang telah dilakukan pemerintah.

Presiden menginstruksikan jajaran terkait agar langkah-langkah serupa juga diupayakan untuk membentengi masyarakat dari ideologi terorisme yang penuh dengan kekerasan.

“Saya minta pendekatan soft power yang kita lakukan bukan hanya dengan memperkuat program deradikalisasi kepada mantan napi teroris, tetapi juga membersihkan lembaga-lembaga mulai dari TK, SD, SMP, SMA/SMK, Perguruan tinggi, dan ruang-ruang publik dari ajaran-ajaran ideologi terorisme,” tegas Presiden Joko Widodo.

Sambungnya, langkah preventif menjadi penting ketika semua melihat pada serangan teror bom bunuh diri di Surabaya dan Sidoarjo minggu lalu mulai melibatkan keluarga, perempuan, dan anak-anak di bawah umur. Hal tersebut, menurut Presiden, cukup memberikan peringatan bagi kita bersama.

“Ini menjadi peringatan kepada kita, menjadi wakeup call, betapa keluarga telah menjadi target indoktrinasi ideologi terorisme,” tuturnya.

Kepala Negara berpesan agar pendekatan hard power yang selama ini telah berjalan lebih dipadukan dan diperkuat dengan pendekatan soft power dengan turut menyasar pada langkah pencegahan berkembangnya ideologi terorisme di lapisan masyarakat yang lebih luas.

[Tim]

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.