Ini Laporan BPK Soal Kasus Hand Sanitizer di BPBD Sumbar

  • Bagikan

Padang –Terkait kasus dugaan penggelembungan harga pengadaan hand sanitizer sebesar Rp 4,9 miliar di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumbar dalam rangka penanggulangan Covid-19 tahun anggaran 2020, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat membeberkan hal tersebut, pada Kamis 25 Februari 2021.

“Berdasarkan hasil audit dalam rangka kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19 ditemukan dugaan penggelembungan harga pengadaan hand sanitizer senilai Rp4,9 miliar yang harus dikembalikan ke kas negara hingga akhir Februari 2021,” kata Kepala BPK Perwakilan Sumbar, Yusnadewi.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK yang telah disampaikan pada 28 Desember 2020, ada dua jenis ukuran hand sanitizer yang diadakan yaitu ukuran 100 mililiter dan 500 mililiter.

BPBD Sumbar mengadakan kontrak pengadaan hand sanitizer 100 mililiter dengan tiga penyedia.

Dalam pelaksanaan ditemukan ketiga penyedia mengambil hand sanitizer dari salah satu perusahaan, yang kemudian dikemas dalam botol berlogo BPBD.

BPK menilai penunjukan penyedia tidak mempertimbangkan pengalaman perusahaan penyedia dan hanya menunjuk penyedia atas kesiapan menyiapkan barang secara cepat, yang mengejutkan ketiga penyedia tersebut ternyata baru memperoleh izin usaha farmasi kesehatan pada 2020.

Selain itu terungkap harga hand sanitizer awalnya Rp 9 ribu per botol dan dihargai menjadi Rp 35 ribu per botol. Sementara untuk hand sanitizer ukuran 500 mililiter ditemukan penggelembungan harga Rp 2.975.000.000.

Dari semua surat penawaran yang ditujukan empat perusahaan tersebut ke BPBD Sumbar kalimat pembuka, isi dan penutup memiliki redaksi yang sama.

Sementara itu, dari laporan BPK, harga wajar dari hand sanitizer berukuran 500 mililiter ialah Rp 40 ribu namun digelembungkan menjadi Rp 110 ribu.

Atas dasar temuan tersebut BPK meminta pengembalian uang ke kas negara Rp 4,9 miliar hingga 28 Februari 2021. “Hingga saat ini uang yang sudah dikembalikan baru Rp 1,1 miliar,” kata Yusnadewi.

Jika sampai batas waktu yang ditetapkan belum dikembalikan seluruhnya pihaknya akan meneruskan ke BPK pusat untuk kemudian diputuskan apakah akan diteruskan ke aparat penegak hukum.

  • Bagikan