Diserahkan Gubernur, 16 Badan Publik Terima Penghargaan Keterbukaan

Padang – Menurut Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno Keterbukaan Informasi merupakan sebuah keniscayaan bagi badan publik yang mengelola keuangan negara. Walaupun ada badan publik yang dikecualikan.

“Memang tidak semuanya harus tertutup, ada yang dibolehkan untuk tidak dibuka ke publik, namun harus tetap dalam semangat transparansi demi terwujudnya clean government dalam pengelolaan badan publik,” ucapnya dalam sambutan pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dan Achievmemt Motivation Person 2020 di Hotel Grandzuri Padang pada Rabu, 25 November 2020.

Gubernur Irwan Prayitno mengapresiasi semakin banyaknya badan publik yang memiliki prediket informatif sehingga menjadi transparan dalam pengelolaan uang negara.

” Hal itu tak terlepas dari semakin baik dan transparannya dalam pengelolaan keuangan negara. Bahkan ada beberapa badan publik yang tiap tahun mendapat anugerah sebagai badan publik informatif,” ungkap Gubernur dalam acara yang bertajuk ‘Masyarakat Cerdas, Badan Publik Informatif Walau di Masa Pandemi’

Ia menegaskan bahwa secara nasional, dua badan publik di Sumbar telah mendapat predikat informatif dari Komisi Informasi Pusat yaitu Pemprov Sumbar dan Universitas Negeri Padang.

“Karena itu kita minta semua badan publik, terbukalah terhadap semua informasi karena keterbukaan informasi sebagai wujud transparansi kita dalam mengelola keuangan negara,” ucap Gubernur Irwan Prayitno.

Komisioner KI Sumbar Tanti Endang Lestari yang juga menjadi panitia menyampaikan pada tahun 2020 ini, terdapat 377 badan publik yang mengembalikan kuesioner yang kemudian dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi dalam rangka penilaian menuju badan publik informatif.

“Dari 377 badan publik yang kita nilai, yang kemudian dilanjutkan dengan presentasi keterbukaan informasi publik di badan publik masing-masing, maka ditetapkan 16 badan publik informatif sekaligus penerima penghargaan keterbukaan informasi publik,” ungkap Tanti.

Selanjutnya Ketua KI Sumbar Nofal Wiska didampingi Wakil Ketua Adrian Tuswandi dan komisioner KI Arif Yumardi menambahkan bahwa penilaian ini dilakukan setiap tahun yang merupakan amanah dari Undang Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang kemudian dijabarkan dalam Peraturan Komisi Informasi (Perki) No. 1 tahun 2010.

“Semoga ke depan, dengan penilaian penilaian yang kita lakukan, semakin banyak badan publik yang betul betul terbuka sehingga terwujudnya transparansi badan publik,” ujar Nofal seusai penyerahan penghargaan yang berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan.

Loading...
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...