TANAH DATAR, KABARSUMBAR.COM – Lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pertanyakan kinerja lembaga terkait agar dapat mendorong semua potensi daerah dan bersikap tegas terhadap objek pajak dan rumah makan.
Tidak hanya itu, sembilan fraksi DPRD setempat juga memberikan tanggapan terhadap Ranperda APBD Tanah Datar 2019 dalam sidang paripurna di Pagaruyung, Rabu (07/11) agar setiap lembaga terkait mampu bekerja sama dalam melaksanakan PAD Kabupaten.
Dalam penyampaian tanggapannya, masing-masing fraksi melalui juru bicara, lebih fokus menanggapi pendapatan daerah yang mengalami penurunan sekitar Rp 6 Miliar dari tahun sebelumnya, sehingga diminta pemerintah daerah dapat menggenjot pendapatan tersebut.
Seperti yang disampaikan oleh fraksi PPP melalui juru bicaranya Arianto Chaniago mengatakan jika kebocoran pajak, menjadi salah satu penyebab turunnya pendapatan daerah.
“Diminta OPD terkait dapat menggali semua potensi daerah, bekerja serius, bersikap tegas terhadap objek pajak dan rumah makan yang ada di Tanah Datar,” ucap Arianto.
Sidang paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Irman didampingi Ketua Anton Yondra, hanya dihadiri oleh 19 anggota dewan dari 34 yang ada, Wakil Bupati Zuldafri Darma, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat serta wali nagari se Tanah Datar.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Demokrat Nurhamdi Zahari menanyakan seputar pendapatan daerah dimana perlu peningkatan sosialisasi terkait pajak daerah, rumah makan, dan retribusi parkir.
“Kami menyarankan agar pemkab Tanah Datar dapat memaksimalkan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang memiliki potensi menambah PAD,” ucap Nurhamdi.
Dan dalam sambutannya, Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra juga menyampaikan pembahasan Ranperda APBD 2019 ini dilanjutkan dengan tanggapan atau jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi pada sidang berikutnya pada Jumat (09/11) mendatang. (Ddy)
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
