Gubernur Mahyeldi Minta Tambah 800 Ribu Dosis Vaksin ke Pusat

  • Bagikan
Foto : internet

Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, meminta dukungan tambahan 800 ribu dosis vaksin kepada pemerintah pusat.

Hal tersebut disampaikan pada rapat koordinasi terkait penerapan level 4 di luar Jawa dan Bali secara virtual di Istana Bung Hatta Kota Bukittinggi.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengusulkan tambahan 800 ribu dosis vaksin kepada pemerintah pusat.

“Sumbar sudah mengusulkan tambahan vaksin sebanyak 800 ribu dosis. Sekarang sudah dipenuhi 30,7 ribu dosis. Kami berharap dukungan untuk sisa kebutuhan vaksin di Sumbar,” kata Mahyeldi.

Gubernur mengatakan antusiasme masyarakat untuk divaksin sudah meningkat signifikan sementara ketersediaan vaksin sudah menipis bahkan sebelumnya sempat kosong.

Selain rumah sakit dan Pemprov Sumbar juga sudah melakukan tambahan tempat isolasi mandiri bagi pasien dengan gejala ringan, di antaranya di Asrama Haji Padang.

Baca Juga :  Gubenur : Enam Masalah Utama Agraria di Sumbar Harus Segera Selesaikan

“Ke depan kita akan terus mengupayakan perbaikan indikator penanganan COVID-19 di daerah Sumatera Barat,” ujarnya.

Pekanbaru di Riau, Padang di Sumbar, Lubuk Linggau, Musi Banyuasin, Musi Rawas di Sumatera Selatan dan beberapa daerah lainnya.

Aturan pada penerapan PPKM level 4 masih relatif sama dengan sebelumnya yaitu sektor non esensial “work from home” 100 persen, belajar secara daring, untuk industri bisa bekerja 50 persen.

Restoran dan cafe seluruhnya hanya melayani “take away”, mal tutup 100 persen kecuali untuk apotek dan toko obat.

Pasar tradisional juga boleh buka dengan beberapa pembatasan-pembatasan.
Sementara itu Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, pemerintah mengupayakan memanfaatkan APBN untuk membantu masyarakat terdampak.

Baca Juga :  Bahas Soal Pemimpin Sumbar Kedepan, JPS Sambangi Gubernur Sumbar

Ia juga mendorong pemerintah daerah agar secepatnya mencairkan alokasi anggaran penanganan Covid-19 melalui bantuan sosial dan program pendorong perekonomian.

Ia berharap berbagai bantuan berasal dari APBN itu bisa membuat masyarakat merasakan bahwa pemerintah hadir untuk meringankan beban saat pemberlakukan PPKM.

  • Bagikan