Gubernur Sumbar Dukung Program Nagari Tageh Bidang Hukum Polda

  • Bagikan
Foto : Diskominfotik (Penandatangan Keputusan Bersama tentang Sinergitas mewujudkan Nagari Tageh Bidang Hukum dan Pelatihan Nagari Tageh Bidang Hukum di Mapolda Sumbar, Senin, 2 Agustus 2021)

Padang – Salah satu program yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Barat (Sumbar) yaitu program Nagari Tageh di Bidang hukum, didukung penuh Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah, guna memberikan pemahaman hukum lebih baik kepada masyarakat.

“Salah satu berkah reformasi di Sumbar adalah gerakan kembali ke Nagari. Artinya banyak permasalahan yang bisa diselesaikan di tingkat Nagari. Dengan negeri tagih bidang hukum ini maka permasalahan hukum juga bisa diselesaikan di tingkat Nagari,” katanya saat melakukan penandatangan Keputusan Bersama tentang Sinergitas mewujudkan Nagari Tageh Bidang Hukum dan Pelatihan Nagari Tageh Bidang Hukum di Mapolda Sumbar yang dikutip dari laman Facebook Diskominfotik Sumbar pada Senin, 2 Agustus 2021.

Gubernur mengatakan Nagari merupakan tempat untuk menempa masyarakat sebelum pergi merantau. Kemampuan untuk bermusyawarah, mengeluarkan pendapat, berdiskusi bahkan hingga beradu argumentasi dipelajari di tingkat Nagari tersebut agar mudah nantinya beradaptasi dengan tempat perantauan nantinya. Sehingga program ini akan memberikan ilmu dan pemahaman yang lebih baik di bidang hukum.

Baca Juga :  Kapolsek Tanjung Gadang Serahkan Bantuan Sembako Pada Korban Kebakaran

“Ilmu itu dapat pula menjadi modal bagi generasi muda Minang, juga bagi mereka yang akan berangkat ke perantauan,” ujarnya.

Untuk itu ia berharap agar program ini akan bisa memberikan penguatan di bidang hukum tidak hanya bagi perangkat nagari, namun juga akan didapatkan masyarakat secara umum.

Kapolda Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto mengatakan, program Nagari Tageh ini merupakan kelanjutan dari program Presiden Joko Widodo yaitu Kampung Tangguh Nusantara. Dengan harapan Nagari atau kampung tidak hanya tangguh di bidang sosial ekonomi kesehatan dan pendidikan namun juga di bidang hukum.

Hal itu sejalan pula dengan perintah Kapolri untuk lebih mengedepankan restorative justice atau keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara hukum yang merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban serta masyarakat dalam mencari solusi.

Baca Juga :  Langgar Prokes, Polda : Empat Pengelola Usaha Tersangka

Dengan konsep Nagari Tageh di bidang hukum maka persoalan hukum bisa diselesaikan terlebih dahulu oleh perangkat yang ada di Nagari, sehingga bisa menjadi filter untuk laporan hukum sebelum masuk ke Kepolisian. Pasalnya Kapolda menyebutkan, kebijakan ini sesuai dengan kondisi perbandingan banyaknya laporan hukum yang masuk dengan jumlah tenaga penyidik yang tersedia. sehingga membuat penyelidikan dan penyidikan menjadi lebih lama karena jumlah penyidik tidak memadai.

Ia mengatakan hal itu sudah mulai dilakukan oleh penyidik di Sumatera Barat. Program Nagari Tageh memperkuat apa yang telah dimulai tersebut. serta juga mengucapkan terima kasih atas dukungan semua pihak atas pelaksanaan program tersebut.

Hadir dalam acara tersebut Forkopimda, Akademisi Perguruan Tinggi, Pimpinan OPD Sumbar Tokoh Agama, Tokoh Adat dan perangkat Nagari.

  • Bagikan