Jakarta – Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yusgiantoro, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh Komisi Informasi Provinsi se-Indonesia yang telah berperan penting dalam kesuksesan IKIP tahun ini.
Menurut Donny, tahun 2023 menunjukkan peningkatan sebesar 0,9 persen dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik secara nasional. Hasil ini menjadi cerminan dari koordinasi yang efektif antara Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Provinsi.
Komisi Informasi Pusat menggelar acara Launching Buku Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2023 dan UU KIP Berhuruf Braille di Lumire Hotel, Jakarta pada 14 September 2023
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai badan publik kementerian, lembaga non-struktural, pemerintah provinsi, dan perguruan tinggi.
Rospita Vici Paulyn, yang bertanggung jawab atas IKIP, menjelaskan bahwa IKIP adalah alat penting untuk mengukur implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di seluruh provinsi dan tingkat nasional. IKIP memberikan gambaran yang komprehensif tentang tingkat keterbukaan informasi di Indonesia dan dapat menjadi dasar untuk pengambilan keputusan kebijakan yang lebih baik.
Acara tersebut juga menghadirkan perwakilan dari Sumatera Barat, termasuk Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Nofal Wiska, dan beberapa anggota Komisi Informasi Sumatera Barat. Rektor Universitas Negeri Padang (UNP), Prof. Ganefri, juga mendapat penghargaan dalam bentuk UU KIP berhuruf Braille dan buku audio untuk disabilitas sebagai pengakuan terhadap upaya UNP dalam mempertahankan predikat informatif dan memberikan akses informasi publik kepada semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat berkebutuhan khusus.
IKIP 2023 merupakan rangkaian kegiatan yang telah berlangsung sejak awal tahun di 34 provinsi se-Indonesia. Hasil IKIP provinsi ini menjadi landasan untuk mengukur tingkat keterbukaan informasi publik secara nasional. Pada tahun 2023, nilai IKIP Indonesia mencapai 75,40, yang masih berada pada kategori tingkat keterbukaan informasi publik yang sedang.