Monev KI Sumbar, PPID se-Sumbar Komitmen Buka Informasi Penerima JPS

Padang – Melalui Monitoring Evaluasi (Monev) yang digelar Komisi Informasi (KI) Sumbar secara daring video teleconference, para pejabat PPID di Sumatera Barat berkomitmen untuk membuka data para penerima bantuan sosial Jaringan Pengaman Sosial atau JPS.

Ketua KI Sumbar Nofal Wiska mengatakan Monev bertajuk Refleksi Keterbukaan informasi Publik pada masa Pandemi dihadiri secara virtual Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi, Arif Yumardi dan Tanti Endang Lestari, hebat diikuti oleh Komisioner KI Kepri Jazuli, Kamis 14 Mei 2020 pagi.

Nofal Wiska menambahkan, Monev ini dilakukan untuk memantau website Pemkab dan Pemko dalam hal penyebaran informasi covid-19, dan informasi bantuan sosial.

“Dari monitoring lewat tracking website PPID Utama, maupun website resmi Pemko dan Pemkab oleh KI Sumbar, PPID se Sumbar sudah melakukan upaya penyampaian informasi melalui jalur online dan offline dengan baik, namun terkait pengumuman data penerima bansos melalui website, baru satu daerah yang melakukan,dan banyak Pemkab dan Pemko tidak memanfaatkan ruang media sosial memberikan kemudahan akses atas informasi publik kategori serta merta itu,” kata Nofal Wiska.

Dalam Monev itu, masing-masing PPID memaparkan terkait langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten dan Kota, selama masa pandemi Covid-19.

“PPID se Sumbar dalam penyampaian informasi sudah berada di track yang benar. Dari pemaparan tadi seluruh kanal informasi sudah dimanfaatkan dengan baik oleh PPID, ini yang kita harapkan dari pemerintah dalam menyampaikan informasi serta merta,” jelas Wakil Ketua KI Sumbar, Adrian Tuswandi.

Namun, kata Adrian, berdasarkan tracking pihaknya, ternyata pemanfaatan ruang media sosial, banyak PPID Utama Kota dan Kabupaten masih terlihat lemah.

”Lihat saja di laman facebook bagaimana pemerintah dibully akibat pendataan BLT Jaring Pengaman Sosial (JPS) dampak Covid-19, seperti yang sudah mati lama dapat BLT ada satu rumah banyak yang menerima Bansos. Ini kalau dibiarkan justru menjadi benar dan menimbulkan konflik sosial, tapi kalau PPID Utama memanfaatkan ruang media sosial tentu informasi hoaks ini bisa dipatahkan,” kata Adrian.

Selain itu Komisioner KI Sumbar Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Arif Yumardi menegaskan, pentingnya transparansi data penerima bantuan sosial.

Menjawab hal tersebut, PPID mengaku masih kesulitan dalam mengumumkan daftar penerima, karena data yang belum valid dan masih berubah.

Namun seluruh PPID komit akan mengumumkan data tersebut di website masing masing jika data sudah bersih dan terverifikasi.

“Dana Bantuan sosial dan penyediaan layanan pengaduan adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakannya. Dan Alhamdulillah dalam forum ini terlihat komitmen yang kuat untuk menyediakan informasi itu, semoga bisa dilakukan dengan cepat,” kata Arif Yumardi mengapresiasi PPID.

“Hasil FGD ini menjadi gambaran umum terkait pemeringkatan badan publik yang akan dilakukan tahun 2020 ini,” tutup Komisioner Tanti Endang Lestari mengingatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020 dilaksanakan KI Sumbar.

Loading...
DomaiNesia
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...