Padang – Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat upaya penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) guna mewujudkan target zero ATS pada tahun 2029.
Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui kegiatan Workshop Peningkatan Kompetensi Operator ATS Kelurahan se-Kota Padang yang berlangsung di Ruang Suhaimi, Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Padang, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, Kepala Disdikbud Kota Padang Yopi Krislova beserta jajaran, serta seluruh operator ATS dari 104 kelurahan se-Kota Padang dan Tim Pencegahan dan Penanggulangan ATS Disdikbud Kota Padang.
Wakil Wali Kota Padang, Maigus Nasir, menegaskan penanganan ATS menjadi perhatian serius Pemko Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Padang Fadly Amran.
Melalui Program Unggulan (Progul) Padang Juara dan Smart Surau, Pemko Padang berkomitmen menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama sejalan dengan visi kota pintar dan kota sehat.
“Pendidikan harus tetap menjadi prioritas utama karena setiap anak memiliki hak memperoleh pendidikan yang layak. Operator ATS tidak hanya bertugas melakukan pendataan, tetapi juga diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada keluarga agar anak tetap melanjutkan pendidikan,” ujar Maigus Nasir.
Berdasarkan data terbaru, jumlah ATS di Kota Padang tercatat sebanyak 6.615 anak. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 7.178 anak.
Untuk mencapai target zero ATS, Pemko Padang menekankan pentingnya keterlibatan seluruh unsur pemerintahan hingga tingkat paling bawah, mulai dari camat, lurah, hingga RT/RW.
Para perangkat daerah tersebut diminta aktif melakukan pendataan sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendidikan.
Sementara itu, Kepala Disdikbud Kota Padang, Yopi Krislova, menambahkan pihaknya terus melakukan berbagai intervensi untuk menangani ATS.
Upaya tersebut meliputi pemberian bantuan pendidikan, pendampingan administrasi, hingga penyediaan jalur pendidikan formal maupun nonformal.
“Masyarakat diminta segera melaporkan kepada lurah apabila terdapat anak yang ingin sekolah namun terkendala biaya agar pemerintah dapat segera mencarikan solusi,” tegas Yopi.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
