Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Disosialisasikan di Tanah Datar

Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma saat membuka secara resmi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa yang dikuti SKPD, PPK, KPA, PPTK serta Pejabat pengadaan barang dan jasa jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Datar, di Aula Kantor Bupati, Kamis (28/6/2018). Photo : Rehan
Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma saat membuka secara resmi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa yang dikuti SKPD, PPK, KPA, PPTK serta Pejabat pengadaan barang dan jasa jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Datar, di Aula Kantor Bupati, Kamis (28/6/2018). Photo : Rehan
Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma saat membuka secara resmi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa yang dikuti SKPD, PPK, KPA, PPTK serta Pejabat pengadaan barang dan jasa jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Datar, di Aula Kantor Bupati, Kamis (28/6/2018). Photo : Rehan
Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma saat membuka secara resmi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa yang dikuti SKPD, PPK, KPA, PPTK serta Pejabat pengadaan barang dan jasa jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Datar, di Aula Kantor Bupati, Kamis (28/6/2018). Photo : Rehan

TANAH DATAR, KABARSUMBAR-Pengadaan barang dan jasa Pemerintah merupakan salah satu tahap yang menentukan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBN/APBD. Tahap ini menjadi sangat penting jika belanja dapat diarahkan untuk membangun dunia usaha dan daya saing Nasional, sehingga diperlukan proses pengadaan yang terbuka, bersaing, transparan serta adil.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma saat membuka secara resmi Sosialisasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa yang dikuti SKPD, PPK, KPA, PPTK serta Pejabat pengadaan barang dan jasa jajaran pemerintah Kabupaten Tanah Datar, di Aula Kantor Bupati, Kamis (28/6).

Wabup di kesempatan itu mengatakan peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang baru dapat mempercepat pembangunan untuk memaksimalkan penyerapan anggaran sebagaimana yang ada pada arahan Presiden.

“Peraturan Presiden yang baru ini diharapkan akan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya dan ikut berkonstribusi dalam peningkatan produk dalam negeri sehingga meningkatkan peran usaha kecil dan usaha menengah,” ujar Wabup.

Wabup menyebutkan Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah telah beberapa kali diubah, yang dirasa masih terdapat kekurangan dan belum menampung perkembangan kebutuhan pemerintah maka pada tanggal 16 maret 2018 yang lalu presiden telah menetapkan Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Perpres Nomor 16 Tahun 2018 lebih sederhana dibandingkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 untuk itu agar dipelajari dengan seksama agar tidak ada keraguan dalam implementasinya,”ujar Wabup.

Wabup menambahkan sosialisasi ini tentunya membahas semua proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang tidak bisa terpisahkan dari agenda pembangunan daerah serta peningkatan penyerapan anggaran, untuk itu peserta diharapkan dapat mengikuti seluruh rangakian acara dengan baik.

“Diskusikan hal-hal yang kurang dimengerti sehingga nantinya kita dapat melaksanakan seluruh proses pengadaan barang dan jasa ini dengan baik, efisien, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan,”ucap Wabup.

Sementara itu, Mustika Suarman Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Tanah Datar melaporkan sosialisasi ini bertujuan sebagai pengenalan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagai pengganti Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah kepada seluruh ASN lingkup pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

“Narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP RI), Bapak Ari Suliandra yang menjabat sebagai Kepala Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga, agar dapat memberikan kita pemahaman tentang Perpres Nomor 16 Tahun 2018 ini,” ujar Mustika Suarman.

Sebelum menutup laporannya Mustika Suarman menambahkan setelah pelaksanaan sosialisasi ini, selaku pelaku pengadaan barang dan jasa, baik sebagai Pengguna Anggaran (PA), KPA, PPK, Pokja ULP, Pejabat Pengadaan, Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Ataupun Tim Teknis Pengelola Kegiatan untuk dapat terus meningkatkan pemahaman, pengetahuan dan kompetensi.

[rehan]