Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) saat ini belum memiliki ide saat melakukan relokasi terhadap ratusan pedagang di kawasan jembatan layang Kelok Sembilan, Kabupaten Limapuluh Kota.
Hal di atas dikatakan langsung Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit, Senin (23/4/2018). Bahkan terkait hal ini Pemprov Sumbar menyerahkan proses penertiban di kawasan Kelok Sembilan kepada Pemkab Limapuluh Kota, tidak hanya itu pemprov bersedia menurunkan bala bantuan ketika diperlukan.
“Saya minta rapat dulu karena relokasi ke mana belum tahu tempatnya. Kalau mau bersihkan, bersihkan saja dulu. Karena tempat belum ada. Kami sedang menata. Kalau penataan jelas, baru bisa dipindahan,” ujar Nasrul.
Nasrul mengharapkan jeda untuk membahas hal ini, karena terkait pembersihan atau penertiban merupakan wewenang Pemkab setempat. Seperti apa kelanjutannya, “Awak media sabar dulu ya, biar saya rapat nanti kita kasih tahu perkembangannya,” katanya.
Jembatan layang kelok sembilan di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumbar diawali pembangunannya pada 2003. Akhir Oktober 2013, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan jembatan layang menghubungkan Sumbar-Riau pada saat melaksanakan tugas selama tiga di hari di Sumbar.
Kelok sembilan merupakan pilihan akses pintu masuk antara kedua provinsi itu, dan menjadi pintu gerbang bilateral daerah. Pasca peremsian, kini jadi pusat wisata bagi wisatawan untuk mengabadikan momen saat saat berada di sana dan rezeki para pedagang kaki lima berdagang di sana walau kondisi sangat membahayakan jiwa, karena memiliki lalu lintas rata-rata 7.900 kendaraan per hari.
Sekadar diketahui jembatan itu memiliki panjang mencapai 943 meter dan jalan penghubung sepanjang 2.089 meter telah dipasang rambu–rambu dan sudah lolos uji kelayakan, serta penambahan road safety seperti penghijauan di tebing-tebing.
