KABARSUMBAR – Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Barat, Syukriah HG, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan legislatif dalam pengelolaan keuangan. Kunjungan Syukriah ke DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Selasa (7/1/2025) bertujuan memperkuat kolaborasi demi optimalisasi anggaran daerah.
“Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama DAK fisik, seharusnya digunakan sejak awal tahun. Langkah ini memastikan pencairan anggaran berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi daerah,” ungkap Syukriah saat bertemu Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, di ruang kerja DPRD.
Kunjungan ini juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden RI untuk meningkatkan efisiensi transfer anggaran. Syukriah berharap dana bantuan yang ditransfer pemerintah pusat benar-benar memberi manfaat nyata, terutama dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan pengawasan dan sinergi yang baik, penggunaan anggaran akan lebih tepat sasaran. Hasilnya bisa langsung dirasakan masyarakat, khususnya melalui program-program pembangunan,” tambahnya.
Potensi Ekspor dan Pemanfaatan Pelabuhan Teluk Bayur
Syukriah turut menyoroti potensi ekspor Sumatera Barat yang belum tergarap maksimal. Ia mencatat bahwa banyak produk perkebunan dan pertanian Sumbar masih diekspor melalui Medan, bukan dari pelabuhan lokal.
“Ke depan, kami berharap Sumbar dapat melahirkan eksportir baru yang memanfaatkan Pelabuhan Teluk Bayur. Pelabuhan ini menjadi akses strategis untuk memenuhi permintaan negara-negara Afrika yang memerlukan bahan pangan dan hasil perkebunan dari Indonesia,” jelasnya.
Peran DPRD dalam Pengelolaan Anggaran
Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menekankan pentingnya pemahaman bersama antara pemerintah daerah, DPRD, dan instansi terkait dalam pengelolaan anggaran. Ia menilai kolaborasi dan koordinasi adalah kunci efektivitas penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.
“Sinergi yang ditawarkan DJPb Sumbar memberikan gambaran positif. Kolaborasi ini akan mendorong pembangunan Sumbar menjadi lebih baik,” kata Muhidi.
Dengan langkah koordinasi yang lebih erat, diharapkan pengelolaan keuangan daerah semakin transparan, akuntabel, dan berdampak positif bagi masyarakat.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
