BUKITTINGGI, KABARSUMBAR – Pemimpin Redaksi Harian Singgalang Padang, Khairul Jasmi mengatakan guna menyukseskan program dana desa dari Kementrian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) di Sumatra Barat (Sumbar), wartawan perlu memiliki metode pengelolaan dalam manajemen risiko.
Hal tersebut disampaikannya pada kegiatan Fokus Grup Discusion Bersatu Bangun Bangsa dengan tema “Peran Media dalam Meningkatkan Investasi di Desa dan Kawasan Perdesaan” yang diikuti puluhan wartawan Sumbar, di Hotel Novotel Bukittinggi pada Jumat (14/12/2012).
Dikatakannya, sebagai seorang wartawan perlu berkontribusi kepada daerah tidak hanya kewajiban dalam menulis berita saja. Namun juga harus peduli kepada sekitar.
“Apa hasilnya bagi nagari, bagaimana cara wartawan melihat terjadikah peningkatan ekonomi yang bertujuan untuk perbaikan kehidupan masyarakat,” ujarnya di Bukittinggi, Jumat (14/12/12).
Dijelaskannya agar dapat berjalan sesuai rencana dalam mengontrol penggunaan dana desa, wartawan perlu menggunakan delapan metode tersebut yakni pertama terkait pengelolaan manajemen risiko keuangan.
“Seperti apa yang terjadi contohnya kasus korupsi. Ingatkan Wali Nagari atau Direktur BUMNag agar tidak tersangkut masalah hukum akibat korupsi dana nagari,” tegasnya.
Di sinilah kata dia, peran wartawan dalam memberi petunjuk bagaimana cara membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) Nagari dengan benar misalnya dalam mewawancarai narasumber berkompeten di bidang keuangan.
“Jika korupsi itu telah terjadi dan tersangka dipanggil penegak hukum, tentu akan memalukan daerah tersebut,” ujar pria yang juga seorang Sastrawan Indonesia.
Kedua, risiko proyek pekerjaan terkait bagaimana cara pengelolaan dana desa. Wartawan harus mengingatkan Wali Nagari atau Direktur BUMNag agar tidak melakukan penyelewengan dalam pembangunan fisik nagari.
“Pengelola dana desa harus pandai memikirkan dan mengelola risiko untuk menjadi peluang,” harapnya.
Ketiga, risiko hukum dengan memberikan masukan agar tidak terjadi pelanggaran hukum. Keempat, risiko kepatuhan dengan memberikan saran agar taat pada aturan yang telah ada, serta risiko moral.
Selanjutnya, yang kelima risiko kepatuhan terkait tidak taatnya dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Nagari. Peraan wartawan ingatkan Wali Nagari atau Direktur BUMNag untuk gunakan waktu. Keenam risiko moral.
“Inilah yang harus dikontrol dan dijalankan fungsi pers. Buatlah berita yang positif dan menginspirasi pengelola dana desa ini, agar program Kemendes PDTT di Sumbar sukses,” tutupnya.
(Putri Caprita)
