Bahas Konflik Perbatasan, Komite I DPD RI Fasilitasi Dialog Pemerintah Sulteng-Gorontalo

Jakarta – Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemerintah Kabupaten Buol Provinsi Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 19 November 2019.

RDP ini digelar Komite I DPD RI untuk memfasilitasi dialog Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Gorontalo terkait konflik perbatasan daerah yang ada di Kabupaten Buol, Provinsi Sulteng dan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo.

Dalam dialog yang sempat memanas tersebut, kedua belah pihak sesungguhynya sepakat upaya penyelesaian konflik tapal batas mengacu pada hasil pertemuan kali terakhir di Kemendagri pada 20 Agustus 2019.

Ketika itu, disepakati dua hal, yaitu sepakat menggunakan regulasi sebagai dasar untuk menyelesaikan konflik tapal batas dan resolusi konflik dalam bentuk tukar guling subsegmen Papualangi dengan subsegmen Umu.

Tukar guling ini telah tertuang dalam Berita Acara Rapat Nomor 47/BADIII/VIII/2019 dan merupakan alternatif penyelesaian batas yang bersifat final.

Namun demikian, implementasi konsep tukar guling ini belum terlaksana karena belum ada kesepakatan antara Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur Gorontalo sebagai dasar dari Kemendagri menetapkan tapal batas tersebut.

Sayangnya, dihadapan Pimpinan dan Anggota Komite I DPD RI yang hadir, Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dengan tegas menolak ajakan tukar guling dari Pemerintah Kabupaten Buol.

Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu menegaskan bahwa pihaknya menolak tawaran tukar guling Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan tukar guling dan mengembalikan penetapan batas wilayah sesuai dengan pasal 28 Permendagri 141/2017 tentang penetapan batas daerah, dengan pertimbangan geografis, historis, dan sosiologis.

Menanggapi penolakan ajakan tukar guling, Wakil Ketua Komite I DPD RI yang memimpin jalannya RDP, Abdul Kholik, mengatakan bahwa perlu direkomendasikan agar pertemuan selanjutnya menghadirkan Gubernur Sulawesi Tengah dan Gubernur Gorontalo sebagai dasar untuk menyelesaikan persoalan tapal batas dengan mengagendakan peninjauan lapangan oleh komite I DPD RI sebelumnya.

Anggota DPD RI daerah pemilihan Jawa Tengah ini menjelaskan, proses akhir mediasi terhadap konflik perbatasan daerah Provinsi Gorontalo dengan Sulawesi Tengah akan melibatkan semua tingkatan pemerintahan dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa agar hasil keputusannya mudah untuk diimplementasikan.

“Komite I akan melakukan Kunjungan Kerja di lokasi tapal batas yang masih menjadi sengketa yaitu di Kabupaten Buol dan Kabupaten Gorontalo Utara”, tegas Abdul Kholik yang diamini oleh kedua belah pihak dari Pemprov Gorontalo dan Sulteng.

Loading...
DomaiNesia
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...