Gelar Paripurna, DPRD Tanah Datar Sampaikan Catatan LKPj Tanah Datar 2017

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar dalam rangka penyampaian keputusan tentang catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tanah Datar tahun 2017, di Gedung DPRD Tanah Datar, Pagaruyung, Rabu (6/6/2018). Foto : Rehan
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar dalam rangka penyampaian keputusan tentang catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tanah Datar tahun 2017, di Gedung DPRD Tanah Datar, Pagaruyung, Rabu (6/6/2018). Foto : Rehan
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar dalam rangka penyampaian keputusan tentang catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tanah Datar tahun 2017, di Gedung DPRD Tanah Datar, Pagaruyung, Rabu (6/6/2018). Foto : Rehan
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar dalam rangka penyampaian keputusan tentang catatan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tanah Datar tahun 2017, di Gedung DPRD Tanah Datar, Pagaruyung, Rabu (6/6/2018). Foto : Rehan

TANAHDATAR, KABARSUMBAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar rapat paripurna dalam rangka penyampaian keputusan tentang catatan DPRD Kabupaten Tanah Datar terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tanah Datar tahun 2017.

Rapat paripurna itu langsung dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Saidani dan dihadiri Bupati Irdinansyah Tarmizi, anggota DPRD serta kepala OPD dan Walinagari se-Tanah Datar, Rabu (6/6/2018) di Gedung DPRD Tanah Datar, Pagaruyung.

Ketua DPRD Anton Yondra mengatakan, penyampaian berdasarkan pembahasan pansus I, II dan III DPRD Kabupaten Tanah Datar.

“Perumusan catatan strategis DPRD terhadap LKPj dilaksanakan sehari, berdasarkan hasil pansus I bidang Pemerintahan dan Kesra, pansus II bidang perekonomian dan keuangan dan Pansus III bidang pembangunan, barang dan jasa yang merupakan hasil pembahasan di beberapa kali sidang pada 9 Mei sampai 5 Juni 2018,” kata Anton saat memimpin sidang paripurna.

Anton mengatakan, rumusan ini merupakan bahan bagi DPRD dalam pengambilan dan penetapan keputusan. “Pansus telah menghasilkan beberapa catatan strategis berupa kritisi, catatan, saran dan masukan terhadap program/kegiatan dari Pemda yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran 2017 oleh masing-masing OPD,” jelas Anton.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Saidani yang menyampaikan laporan tim perumus mengungkapkan, penyampaian LKPj oleh Kepala Daerah merupakan kewajiban sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 3 Tahun 2007.

“Sesuai amanat PP Nomor 3 tahun 2007, LKPj dilaksanakan untuk mencapai pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab serta mampu melakukan perubahan secara efektif dan efesien, dan DPRD mempunyai tugas dan fungsi memberikan pandangan, masukan, saran dan langkah-langkah strategis di masa datang,” sampai Saidani.

Saidani juga menyebutkan, saran dan kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah, kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah, penyelenggaraan pemerintah daerah dan berbagai urusan pemerintah lainnya.

“Tahun 2017 PAD meningkat pesat dan rencana anggaran Rp. 166,564 M dapat direalisasikan sebesar Rp.172,805 M atau 103,75%, namun diperhatikan secara partial pendapatan Retribusi Daerah mengalami penurunan, yakni dari rencana anggaran sebesar Rp.7,137 M hanya dapat direalisasikan sebesar Rp.6,867M, sekaitan itu kami rekomendasikan Badan Keuangan Daerah untuk memperhatikan penurunan penerimaan ini agar tidak terjadi lagi,” kata Saidani.

Ditambahkan Saidani, urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib bukan pelayanan dasar banyak diberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti OPD terkait dan tentu saja diperintahkan Bupati.

“Di urusan pendidikan, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI terdapat selisih keuangan dari sisa dana BOS 2015 sebesar Rp.189.119.41, sisa kas bendahara BOS yang belum di SPJ kan sebesar Rp.815.355.394, ini harus menjadi perhatian khusus Bupati disamping peningkatakan kualitas pendidikan khususnya pemerataan tenaga pendidik atau guru serta berbagai kebutuhan fasilitas pendukung lainnya,” tambah Saidani.

Di akhir penyampaian hasil perumusan, Saidani berharap, Bupati Tanah Datar bersama OPD terkait untuk menindaklanjuti saran, masukan dan kritik yang tertuang dalam laporan tim perumus, terdiri dari 20 halaman tersebut.

“Selaku pimpinan DPRD kami minta Bupati sesegera mungkin untuk menindaklanjuti hasil perumusan DPRD bersama OPD terkait dan berharap agar terciptanya keharmonisan antara legislatif dan eksekutif lebih transparan dan akuntabel serta memahami arti kemitraan sesungguhnya,” tukas Saidani.

Sementara itu, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi menyampaikan, apa yang disampaikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD merupakan rekomendasi untuk perbaikan pembangunan kedepan.

“Di kesempatan ini, saya langsung minta kepada setiap OPD untuk dipelajari dan segera mungkin menindaklanjuti saran, kritik dan masukan dari DPRD dan dilaporkan kepada Bupati paling lambat Jum’at depan,” ujar Irdinansyah.

Irdinansyah menyebut, jika Pemerintah Daerah telah berusaha sebaik-baiknya untuk melaksanakan program pembangunan demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Luhak Nan Tuo.

“Kami selaku kepala pemerintah daerah tetap mengingatkan kepada OPD dan perangkat lainnya untuk bekerja sebaik-baiknya secara jujur dan profesional dengan mempedomani aturan dan peraturan berlaku, menciptakan kondisi kerja yang kondusif dan mengedepankan clean dan good government, dalam memberikan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat,” katanya.

Akhirnya Bupati menyampaikan informasi tentang prestasi Tanah Datar yang mampu peroleh prestasi yang membanggakan di tahun 2018. “Alhamdulillah Tanah Datar mampu menjadi peringkat pertama di tingkat propinsi Sumbar dan masuk 14 besar di Indonesia dalam perencanaan pembangunan dengan indikator utama proses perencanaan pembangunan tahun ini dan realisasi pembangunan tahun sebelumnya sudah selaras,” sebut Irdinansyah.

Selain itu sebut Irdinansyah, tidak kalah prestisiusnya, Tanah Datar meraih opini WTP untuk ke 7 kalinya dan 6 kalinya secara berturut-turut, level 3 APIP, serta memperoleh prediket Sangat Tinggi (ST) atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD).

[Rehan]