Gubenur : Enam Masalah Utama Agraria di Sumbar Harus Segera Selesaikan

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Payitno saat memberikan sambutan pada puncak kegiatan gerakan NES ke-2 di GOR Padang Baru, Lubuk Basung, Kabupaten Agam.
Gubernur Sumatera Barat, Irwan Payitno saat memberikan sambutan pada puncak kegiatan gerakan NES ke-2 di GOR Padang Baru, Lubuk Basung, Kabupaten Agam.
Gubernur Sumatera Barat, Irwan Payitno saat memberikan sambutan pada puncak kegiatan gerakan NES ke-2 di GOR Padang Baru, Lubuk Basung, Kabupaten Agam.
Gubernur Sumatera Barat, Irwan Payitno saat memberikan sambutan pada puncak kegiatan gerakan NES ke-2 di GOR Padang Baru, Lubuk Basung, Kabupaten Agam.

PADANG, KABARSUMBAR – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno menyebut ada enam masalah utama yang menyangkut agraria di Sumbar yang harus segera diselesaikan.

“Secara umum permasalahan tersebut meliputi ketimpangan penguasaan, kepemilikan atas tanah, alih fungsi lahan pertanian yang pasif, sengketa dan konflik agraria seperti permasalahan batas dan sertifikat ganda, kemiskinan dan pengangguran, serta turunnya kualitas lingkungan hidup, dan kesenjangan sosial,” kata Gubernur.

Dari enam masalah tersebut, Irwan menjelaskan, persoalan-persoalan yang sudah disebutkan tadi, tidak bisa hanya diselesaikan oleh Badan Pertahanan Nasional (BPN) saja. Pasalnya, BPN tidak berdata dan merupakan instansi vertikal.

“Tidak akan bisa maksimal kalau BPN sendirian. Maka dari itu perlu dukungan dari provinsi dan kabupaten/kota,” ujar Gubernur.

Sebagai salah satu bentuk komitmen pihaknya dari Pemprov Sumbar telah menerbitkan Peraturan Gubernur, awal 2018 lalu yang dimaksudkan untuk memudahkan kinerja Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).

Irwan ingin, setiap pemerintah Kabupaten dan Kota segera mengambil langkah yang sama.

“Untuk hal ini kami sudah menerbitkan Pergub, tinggal kinerja dari masing-masing Bupati dan Walikota yang juga membuat peraturannya. Agar memudahkan kerja gugus dan dapat menyelesaikan masalah agraria yang ada,” ajak Gubernur.

Sementara itu, Direktur Land Reform Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Arif Basyar menyebutkan, GTRA dibentuk untuk membantu percepatan pencapaian target reforma agraria nasional seluas 9 juta hektare yang terbagi kedalam dua program.

Dua program tersebut meliputi legalisasi aset seluas 4,5 juta hektare yang mencakup 3,9 juta hektare legalisasi aset dan 0,6 juta hektare tanah transmigrasi yang belum bersertifikat.

Kemudian, Redistribusi tanah seluas 4,5 juta hektare, yang mencakup Tanah Hak Guna Usaha (HGU) tidak diperpanjang dan tidak dimanfaatkan seluas 0,4 juta hektare dan pelepasan kawasan hutan seluas 4,1 juta hektare.

Arif mengharapkan agar GTRA segera dapat menyelesaikan sengketa agraria dengan bantuan aparat penegak hukum yang ada di daerah masing-masing.

[Putri Caprita]