Gubernur Sumbar Minta BPKP Dorong Sinkronisasi Pembangunan Pertanian

  • Bagikan
Gubernur Sumbar Minta BPKP Dorong Sinkronisasi Pembangunan Pertanian. Foto : Internet

Padang – Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat untuk ikut mendorong sinkronisasi program pembangunan bidang pertanian antara kabupaten/kota provinsi dan pusat di daerah itu.

“Pembangunan sektor pertanian tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemprov Sumbar tetapi harus ada sinkronisasi program mulai dari kabupaten/kota provinsi dan pusat. Kami berharap BPKP bisa ikut mendorong sinkronisasi program tersebut,” katanya pada Rabu, 8 September 2021.

Ia mengatakan fokus pembangunan Sumbar 5 tahun ke depan salah satunya adalah sektor pertanian di samping sektor pariwisata.

Sinkronisasi akan mempercepat pembangunan sektor pertanian tersebut sehingga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah termasuk petani sebagai produsen.

Baca Juga :  Pengurus KTNA Sumbar Adakan Audiensi dengan Mahyeldi

” Saat ini sinkronisasi itu belum terjalin secara maksimal. Program yang dibuat terkesan berjalan sendiri-sendiri sehingga manfaat yang didapatkan juga tidak maksimal,” jelasnya.

Pembangunan infrastruktur pendukung pertanian juga belum sepenuhnya sinkron dengan kebutuhan sehingga dibutuhkan upaya agar bisa lebih diarahkan.

“Kalau BPKB bisa mengambil peran dalam hal ini akan sangat besar manfaatnya bagi daerah,” ujarnya.

Selain itu Mahyeldi juga meminta BPKP memberikan pendampingan terhadap penggunaan anggaran dalam penanggulangan Covid-19.

Misalnya untuk pengadaan peralatan yang butuh dilakukan secepatnya, namun secara mekanisme anggaran tidak bisa dilakukan. Demikian juga dengan mekanisme anggaran untuk mendukung operasional labor kesehatan dalam mempercepat proses testing dan racing.

Baca Juga :  Pembangunan Sumbar Perlu Bersinergi, Gubernur : Fateta Unand Ambil Peran Penting

Kepala BPKP wilayah Sumbar, Dessy Adin menyebut pihaknya akan memberikan dukungan penuh untuk pembangunan daerah Sumatera Barat termasuk dalam hal pendampingan dan pengawasan anggaran penanganan covid-19.

“Saat ini seluruh perwakilan BPKP di Indonesia ditugaskan untuk mengambil dua tema pengawasan program prioritas pembangunan daerah. BPKP Sumbar mengambil tema lumbung padi dan geopark Ranah Minang,” ujarnya.

Tema lumbung padi sejalan dengan harapan Gubernur Sumatera Barat untuk mendorong sinkronisasi program pembangunan sektor pertanian di daerah itu.

 

  • Bagikan