Kadis Kominfo Terima Tim Visitasi KI Sumbar Terkait Regulasi Pelayanan

Padang Panjang – Kadis Kominfo sekaligus PPID Utama Pemko Padang Panjang Ampera Salim saat menerima tim visitasi KI Sumbar mengatakan pada regulasi pelayanan informasi publik di Padang Panjang jelas semuanya tidak dipungut bayaran.

“Tidak dipungut bayaran untuk penggadaan terhadap permohonan informasi publik di minta masyarakat,” ujarnya pada Kamis, 8 Oktober 2020 di ruang kerjanya.

Ampera didampingi Plt. Kabid IKP Budiono, Kasi PIP Harry Sulistio membeberkan segala pola dan model pengelolaan pelayanan informasi publik kepada Tim Visitasi KI Sumbar Adrian Tuswandi dan Arif Yumardi dan Kiki Eko Saputra.

“Akses publik terhadap informasi publik termasuk APBD Padang Panjang bisa lewat online maupun offline, bahkan data penerima BLT sangat terbuka sekali informasi dari BPK Padang Panjang yang berani buka data BLT di Sumbar,” katanya.

Arif memastikan penilaian dengan visitasi ke badan publik masuk nominator Monev KIP dalam rangka Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2020.

“Uji fakta dan menggali pemahaman PPID Utama tehadap arti penting keterbukaan informasi publik terutama sekali soal komitmen, konsisitensi, kolaborasi, koordinasi dan komunikasi (5K),” ungkapnya.

Sedangkan Adrian mengatakan soal keterbukaan informasi publik di banyak badan publik sangat tergantung komitmen dari kepala daerah PPID utamanya.

“Ada pergantian pejabat, ini sering terjadi penyusutan terhadap komitmen keterbukaan informasi publiknya, sehingga keterbukaan informasipublik terstruktur, masif dan struktural masih jauh dari harapan. Ganti pejabat maka ganti pula pemahamannya terhadap keterbukaan informasi publik itu,” tambahnya lagi.

Hari ini visitasi KI Sumbar kembali bergerak ada dua tim, tim satu dengan Ketua KI Nofal Wiska dan Ketua Monev 2020 Tanti Endang Lestari lakukan tahapan visitasi ke Pessel.&

Loading...
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...