Kepsek di Solok Terangkap Pungli, Nilainya Cukup Fantastis !

Konferensi pers Polres Solok Kota terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Sekolah SMK N 2 Kota Solok, Rabu 5 September 2018. Foto : Fernandez
Konferensi pers Polres Solok Kota terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Sekolah SMK N 2 Kota Solok, Rabu 5 September 2018. Foto : Fernandez
Konferensi pers Polres Solok Kota terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Sekolah SMK N 2 Kota Solok, Rabu 5 September 2018. Foto : Fernandez
Konferensi pers Polres Solok Kota terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) Kepala Sekolah SMK N 2 Kota Solok, Rabu 5 September 2018. Foto : Fernandez

SOLOK, KABARSUMBAR – Dunia pendidikan di Kota Solok tercoreng. Pasalnya, Kepolisian Resor (Polres) Solok Kota melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Sekolah SMK N 2 Solok berinisial AH (57) atas dugaan pungutan liar yang dilakukan terhadap siswa pada sekolah tersebut, Jumat (24/8/2018).

“AH ditangkap tangan pada Jumat dengan korban dua siswa yaitu OY membayar secara langsung Rp1.200.000,- dan IR yang membayar uang iuaran sekolah Rp1.920.000,- melalui rekening dan menyerahkan bukti transfer,” kata Kapolres Solok Kota AKBP Dony Setiawan saat memberikan keterangan pers di Solok, Rabu (5/9/2018).

Kapolres menjelaskan tindakan AH tersebut dikategorikan pungutan liar (pungli) karena pungutan tersebut diminta tanpa persetujuan orangtua murid. Ia memungut kepada siswa dengan kategori yang mampu Rp 160 ribu perbulan, dalam setahun pun menjadi Rp 1.920.000.

Dijelaskan Kapolres, pelaku menargetkan bagi yang tidak mampu dipungut Rp 100 ribu perbulan dengan jumlah Rp 1,2 juta pertahun. Selain itu, AH juga menahan ijazah dan surat keterangan lulus siswa jika tidak dilunasi.

Jumlah siswa SMK N 2 Solok sebanyak 890 siswa dari kelas X, XI, dan XII. Dari jumlah tersebut yang dianggap mampu 660 siswa, yang kurang mampu 217 siswa dan dibebaskan iuaran 13 orang.

Ia menyebutkan, orang tua murid banyak yang merasa keberatan dan membuat laporan pengaduan. Total pungutan mencapai Rp 911,3 juta yang digunakan untuk pihak sekolah Rp 692,3 juta, yang disita Rp 219 juta. Sebagian juga ditambahkan sebagai tunjangan Kepala sekolah dan beberapa pegawai lainnya.

Barang bukti lainnya berupa rekening Bank atas nama Komite Sekolah, buku kas peminjaman uang dan uang tunai Rp 219 juta.

Selain itu, pihak polisi yang memperoleh keluhan dari orang tua dan langsung menindaklanjuti serta memeriksa 15 orang tua lainnya yang anaknya telah lulus dari sekolah tersebut.

Modus yang dilakukan tersangka, yaitu iuaran seolah-olah ditetapkan sebagai hasil rapat komite. Padahal rapat yang dilakukan Februari 2018, tapi iuaran dimulai sejak Juli 2017.

Menurutnya, iuaran pendidikan itu dijadikan syarat untuk boleh ikut ujian nasional, yang belum membayar siswa disuruh membuat surat pengakuan utang.

Berdasarkan Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang komite sekolah, yang disebut pungutan liar bersifat wajib, mengikat dan batas waktu ditentukan.

Tersangka AH mengaku ia meminta iuaran perbulan dari siswa untuk mendukung proses belajar mengajar sesuai Pergub yang beredar beberapa waktu yang lalu. Padahal dalam peraturan disebutkan masyarakat boleh berpartisipasi untuk mendukung dengan sumbangan suka rela.

Tersangka akan dijerat dengan Pasal 12 huruf e dengan hukuman minimal satu hingga lima tahun.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Solok, Reinier mengatakan hal ini harus menjadi catatan penting agar tidak terjadi lagi. Pungutan hanya boleh dilakukan dengan suka rela tanpa penekanan.

“Saya berharap ini menjadi pelajaran bagi sekolah lain dalam mengelola keuangan sekolah sehingga tidak terulang lagi,” katanya.

[Fernandez]

Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.