Limapuluh Kota – Kabupaten Lima Puluh Kota segera memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dijadwalkan akan di-soft launching pada awal tahun 2025.
Gedung MPP ini telah rampung dibangun pada akhir 2024, dan kini tengah disiapkan fasilitas serta sarana pendukungnya.
Kehadiran MPP diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan terintegrasi bagi masyarakat.
Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, menyatakan bahwa kehadiran MPP akan membawa perubahan signifikan dalam pelayanan kepada masyarakat.
“Kami berharap dengan adanya MPP, pemerintah dapat lebih dekat dan optimal dalam melayani masyarakat,” ujarnya kepada media beberapa waktu lalu.
Berada di Simpang Politani, Jorong Pulutan, Nagari Koto Tuo, MPP ini dirancang untuk mengintegrasikan layanan dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, hingga swasta dalam satu tempat.
Selain itu, fasilitas MPP juga ramah difabel, menyediakan ruangan ibu menyusui, tempat bermain anak, serta area promosi produk UKM daerah.
“Kami berupaya memberikan kenyamanan maksimal untuk semua lapisan masyarakat,” tambah Safaruddin.
Sebanyak 30 jenis layanan publik akan tersedia di MPP, antara lain layanan perizinan berusaha, izin praktek kesehatan, Samsat, Kantor Pajak Pratama, BPJS, layanan imigrasi, kependudukan, hukum, hingga perbankan.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Aneta Budi Putra, menjelaskan bahwa gedung MPP ini merupakan rehabilitasi dari bekas kantor dinas dengan anggaran Rp2,2 miliar, yang selesai pada akhir 2024.
“Secara bertahap, fasilitas akan dilengkapi hingga memenuhi harapan masyarakat sebagai pusat pelayanan satu atap terbaik. Komitmen kami adalah menghadirkan kebahagiaan, tidak sekadar kepuasan layanan,” kata Aneta Budi Putra.
Ia juga menyampaikan bahwa berdasarkan penilaian Ombudsman RI, pelayanan publik di Kabupaten Lima Puluh Kota memperoleh predikat tinggi dengan nilai 85,59.
“Dengan adanya MPP, kami optimis kualitas pelayanan publik di daerah ini terus meningkat,” pungkasnya.