Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi keberhasilan pemerintah dalam menjaga inflasi nasional pada April 2026 yang berada di angka 2,42 persen secara tahunan (year on year).
Meski capaian tersebut tergolong terkendali, ia menginstruksikan seluruh pemerintah daerah untuk tetap waspada terhadap dinamika geopolitik global yang berpotensi mengganggu stabilitas harga domestik.
Tito menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak boleh cepat merasa puas dengan angka inflasi saat ini.
Pemantauan lapangan harus terus ditingkatkan guna mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak dunia serta fluktuasi kurs mata uang yang dapat memicu tekanan ekonomi di dalam negeri.
“Kita tetap harus mengamati betul perkembangan dampak, terutama kenaikan harga minyak dan kurs mata uang pada Mei ini,” ujar Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2026 di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (18/5/2026).
Mendagri menilai tingkat inflasi Indonesia saat ini sangat terkendali jika dibandingkan dengan banyak negara lain yang tengah mengalami tekanan ekonomi ekstrem.
Menurutnya, koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam meredam gejolak ekonomi global.
“Ada negara yang inflasinya sudah mencapai 612 persen, harga barang dan jasa naik hingga enam kali lipat. Sementara kita berada di angka 2,42 persen, yang membuktikan inflasi cukup terkendali,” tegasnya.
Berdasarkan data terkini, sektor transportasi tercatat menjadi penyumbang inflasi bulanan tertinggi.
Di sisi lain, kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau relatif stabil dan berperan sebagai penyeimbang yang menjaga tekanan inflasi tetap dalam batas aman.
Sebagai langkah antisipatif, Tito secara khusus meminta pemerintah daerah yang inflasinya masih di atas target, seperti Papua Barat dan Aceh, untuk segera membenahi sistem distribusi pangan.
Komoditas cabai merah menjadi perhatian utama karena kerap memicu kenaikan harga di sejumlah wilayah.
Rapat koordinasi ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis, mulai dari Kepala Badan Pusat Statistik, perwakilan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pangan Nasional, hingga Kantor Staf Kepresidenan.
Selain itu, hadir pula perwakilan dari berbagai kementerian, lembaga penegak hukum, TNI, dan Perum Bulog, baik secara langsung maupun daring.
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
