Bukittinggi – Puluhan Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (PANWASCAM) dan Koordinator Sekretariat dan Staf Keuangan dan SDM se-Kabupaten Limapuluh Kota ikuti pelatihan peningkatan kapasitas dalam menghadapi Pemilu Serentak Nasional atau PILKADA Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Lima Puluh Kota yang akan digelar 27 November mendatang.
Kegiatan dengan tema Pengelolaan Administrasi dan Pertanggungjawaban Keuangan itu menghadirkan dua Narasumber yang berkompeten di bidangnya, yakni dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat serta dari Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, pada Senin (1/7/2024).
Kepala Badan Keuangan (BK) Kabupaten Lima Puluh Kota diwakili Kepala Bidang (KABID) Perbendaharaan Daerah, M. Farid saat memberikan materi mengatakan bahwa sisa dana hibah 60 persen dari pemerintah daerah untuk penyelenggaraan PILKADA untuk tahun 2024 akan segera dicairkan melalui DPA Kantor Kesbangpol Kabupaten Limapuluh Kota.
“Sisa Dana Hibah 60 persen dari Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan PILKADA untuk tahun 2024 akan segera dicairkan melalui DPA Kantor Kesbangpol Kabupaten Lima Puluh Kota. 9 Juli paling lambat akan dicairkan,” ujarnya.
Farid juga menambahkan, total dana Hibah untuk pelaksanaan PILKADA di Kabupaten Lima Puluh Kota yang terdiri untuk KPU, BAWASLU, TNI dan POLRI lebih kurang lebih 42 M.
“Total dana Hibah untuk pelaksanaan PILKADA di Kabupaten Limapuluh Kota yang terdiri untuk KPU, BAWASLU, TNI dan POLRI lebih kurang lebih 42 M,” jelasnya.
Sementara terkait penggunaan keuangan daerah atau hibah yang diberikan, Badan Keuangan ingatkan Bendahara untuk selalu melakukan transaksi Non Tunai, hal itu dilakukan sebagai bukti atau pegangan kalau telah melakukan pembayaran kepada yang sepatutnya menerima.
“Kami ingatkan Bendahara untuk selalu mengusahakan agar melakukan transaksi Non Tunai, hal itu dilakukan sebagai bukti atau pegangan kalau telah melakukan pembayaran kepada yang sepatutnya menerima,” ingatnya.
Dana hibah yang diberikan kepada penyelenggara Pemilu, termasuk BAWASLU nantinya akan tetap diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan/BPK.
“Dana hibah yang dikelola BAWASLU nantinya akan tetap diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan/BPK, sehingga harus tertib dalam penatausahaan dan transaksi” ucapnya.
BAWASLU sesuai regulasi menurut Farid, pertangungjawaban keuangan nantinya sampai tahapan PILKADA berakhir hingga pelantikan kepala daerah, lebih pengguna keuangan nantinya harus disetor ke Daerah.
Sementara Auditor Ahli Muda Badan Pengawasan Keua BPKP Perwakilan Sumbar, Medio Rahmady mengingatkan agar dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dengan baik, jangan sampai penganggaran tumpang tindih, markup maupun melebihi kebutuhan.
“Dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dengan baik, jangan sampai penganggaran tumpang tindih, markup maupun melebihi kebutuhan,” ucap Alumni UNAND itu.
Auditor kelahiran Bukittinggi itu juga ingatkan agar dalam pengelolaan atau penggunaan keuangan selalu dikontrol jangan sampai terjadi perjalanan dinas fiktif, Proses pengadaan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dan jangan melebihi RAB, hindari kesalahan dalam pembuatan laporan dan SPJ.
“Bapak dan ibuk yang ada di Kecamatan dalam pengelolaan atau penggunaan keuangan selalu dikontrol jangan sampai terjadi perjalanan dinas fiktif, Proses pengadaan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dan jangan melebihi RAB,
Hindari kesalahan dalam pembuatan laporan dan SPJ, perketat Validasi,” ucap Auditor yang pernah Audit PANWASLU Kupang itu.
Kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas dalam menghadapi Pemilu serentak Nasional atau PILKADA Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Limapuluh Kota juga dihadiri Kepala Sekretariat BAWASLU Kabupaten Limapuluh Kota Melia Rahmi,
Kasubag Pengawasan dan Humas Eliza serta Kasubag Penanganan Pelanggaran Ferdhy Aswindo dan dibuka Kepala Sekretariat BAWASLU Provinsi Sumatera Barat Karnalis Kamaruddin. (Ikhlasul Ihsan)
Baca Kabarsumbar.com lebih update via Google News, Klik Disini atau Join Telegram Disini.
