DPRD Padang, Jalan Sawahan No50, Kecamatan Padang Timur, Padang, Sumbar membuka posko pengaduan bagi jamaah umrah, yang telah ditelantarkan oleh agen PT. Rindu Baitullah Padang dan PT. Bumi Minang Pertiwi (BMP) Indonesia Tours dan Travel. Posko tersebut dibuka mulai Senin (9/4/2018) mendatang.
Ketua Komisi IV DPRD Padang membidangi kesejahteraan rakyat, Maidestal Hari Mahesa, mengatakan posko tersebut guna mengakomodir aspirasi jamaah umrah, baik yang terlantar saat berada di Jeddah, Mekkah, gagal berangkat ke Mekkah dan hanya samapai Kuala Lumpur, Malaysia, serta bagi calon jamaah yang dijadwalkan berangkat.
“Kami membuka psoko pengaduan bagi korban jamaah oleh duo biro perjalanan tersebut,” kata Esa, di DPRD Padang, Jumat (6/4/2018).
Posko pengaduan tersebut dibuka karena banyaknya laporan yang masuk ke wakil rakyat, dimana yang secara pribadi mengadu ke anggota dewan dan kepolisian. Namun melihat ribuan jamaah umrah menjadi korban dari biro perjalanan itu, maka Komisi IV DPRD Padang berinisiatif membuka posko untuk menampung secara keseluruhan.
Esa menerangkan, dari pengaduan itu kemudian DPRD Padang akan memanggil pihak penyelenggara ibadah umrah. Sebab, saat ini belum ada klarifikasi dari dua biro tersebut. Sementara informasi di kepolisian, hanya PT. Rindu Baitullah melaporkan PT. BMP Tours dan Travel. Bagaimana dengan PT. Baitullah sendiri.
“Seakan-akan biro perjalanan umrah itu buang badan dan saling menyalahkan, sementara mereka sendiri merupakan penyelenggara,” kata Esa.
Tidak terbayang tentunya, ketika para jamaah umrah berniat berangkat ke Tanah Suci, tiba-tiba bermasalah. Sementara para jamaah telah bersusah payah menabung, apalagi bagi yang kurang mampu lalu mimpi untuk melaksanakan ibadah ke Mekkah tidak mulus.
“Jangan dipikirkan hanya keuntungan saja, dan jangan lagi anda jual ayat-ayat sabar, cobaan, musibah untuk menghibur para jamaah karena keteledoran,” ungkap Esa.
Jamaah umrah bermasalah dengan dua travel perjalanan ibadah umrah diberi ruang untuk menyampaikan pengaduan, sekaligus membawa berkas-berkas berkaitan perjalanan umrah. Sehingga, ada pertanggungjawaban yang mesti digantikan oleh dua perusahaan penyelenggara ibadah umrah itu.
