Keterbukaan Informasi Sumbar Bisa Jadi Pionir di Indonesia

Jakarta – Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat Gede Narayana mengaku optimis Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Sumatera Barat dapat menjadi pioner di tanah air.

“Harus menjadi pionerlah, apalagi Komisi Informasi Sumbar mampu berkolaborasi dengan teman-teman jurnalis, lewat Forum Junalis Keterbukaan Informasi Publik (FJKIP) Sumbar,” kata Gede Narayana saat menyambut peserta studi tiru FJKIP Sumbar di Ruang Rapat KI Pusat, lantai 9, Wisma BSG, Jakarta, Senin 4 Oktober 2019.

Menurut Gede, keterbukaan informasi publik kekinian terus bergeliat di seluruh badan publik dan masyarakat, mustahil makin masive tanpa peran jurnalis.

“Tanpa pro aktif jurnalis membantu sebagai corong pesan-pesan penguatan KIM, mustahil sasaran UU KIP tercapai,” jelasnya didampingi Komisioner KI Pusat M Syahyan dan Cecep Suryadi.

Apalagi, kata Bli Gede, sapaan akrabnya, masyarakat Sumbar termasuk triger soal keterbukaan informasi di Indonesia.

“Bermula dari Kabupaten Solok suara transparansi nasional terbuka, lalu Orde Reformasi melahirkan UU KIP pada 2008 lalu,”ujarnya pada sharing dipandu Komisioner KI Sumbar Arif Yumardi.

Bli Gede mengatakan meski KI tugas laksanakan sidang sengketa informasi publik.

“Tapi itu muaranya, justru KI kedepan gugus tugas lebih kuat lagi untuk advokasi dan edukasi yang outputnya jumlah sengketa turun. Kedepan KI menyidangkan sengketa informasi publik untuk informasi dikecualikan saja,”ujarnya.

Rombongan studi tiru FJKIP Sumbar sebagai kelanjutan workshol Jurnalis Keterbukaan Informasi digelar KI Sumbar beberapa hari lalu, selain dihadiri insan pers.juga ikut organisais wartawan seperti PWI, IJTI, AJI dan IWO Sumbar, tiga komisioner KI Sumbar dan Anggota DPRD Sumbar HM. Nurnas, Asisiten I Setdaprov Sumbar Devi Kurnia, Kadiskominfo Yeflin Luandri dengan tiga staf di Kominfo Sumbar.

Bli Gede dan Narayana juga bubuhkan tandatangan di plakat Deklarasi FJKIP usai dialog dan diskusi rangkaian studi tiru siang tadi itu.

“Teman teman jurnalis pasti pahamlah soal urgensi keterbukaan informasi publik. Tolong teman-teman bangun kesevisian dengan KI, bedain informasi publik sebagai tugas KI, dan tidak informasi di publik tidak tugas kamk,”ujar Gede Narayana.

Informasi di publik itu kata Gede Narayana ranahnya ada di Kemenkominfo dan biasanya yang mengawasi adalah badan cyber seperti informasi hoax dan informasi tidak benar dan menyesatkan pula.

Asisten I Pemprov Sumbar Devi Kurnia pastikan Ketua dan jajaran KI Pusat untuk tidak meragukan keterbukaan informasi.

“Suku minang itu keterbukaan adalah karakternya, tinggal bagaimana Sumbar mengemasnya sesuai aturan UU KIP,”ujar Devi Kurnia di pertemuan tersebut

Devi Kurnia juga sharing dengan KI Pusat soal informasi dikecuali yang telah melewati uji konsekuensi sesuai aturan

“Jangan lantas bermuara di sengketa informasi KI, lalu habis putusan KI ee menggugat lagi ke PTUN,”ujarnya.

Sementara soal informasi publik lain, Asisten I Setdaprov Sumbar ini juga pastikan tidak ada informasi kategori rahasia negara di Pemprov Sumbar.

Gede menegaskan, Badan Publik harus paham dalam mengkonstruksikan informasi dikecualikan.

“Buka atau tidak itu kewenangan di KI dan pemahaman informasi dikecuaian harus perfect,” ujarnya.

M Syahyan menekankan juga soal informasi dikecualikan itu ruang pengujiannya oleh majelis komisioner KI lewat uji kepentingan.

“Jika majelis komisioner KI berpendapat informasi dikecualikan itu ternyata bermanfaat untuk orang banyak buka, putusannya pasti buka. Tapi jika banyak mudaratnya pasti KI putuskan mendukung informasi dikecualikan lewat uji konsekuensi,”ujar M Syahyan.

HM Nurnas pastikan studi tiru oleh FJKIP ini harus jelas out put-nya tentang penguatan keterbukaan informasi publik.

“Jika tidak ada out put kedepan tahun depan saya pastikan tidak ada di postur APBD Sumbar,” ujarnya.

Loading...
DomaiNesia
BERITA TERKAIT
Komentar
tunggu...